Menghancurkan Pemberontakan Komunis di Malaya (1948-1960), Sebuah Pelajaran Tentang Operasi Anti Gerilya Yang Sukses

Setelah Perang Dunia II, Inggris kembali lagi ke Malaya yang kondisinya jauh berbeda dari saat mereka meninggalkannya tiga tahun sebelumnya. Kemaharajaan Inggris pertama kali hadir di semenanjung itu pada tahun 1786 dan segera menikmati pengaruh besar atas populasi yang cukup bersahabat dan gelontoran kekayaan alam Malays yang kaya akan hasil karet dan pertambangan timah sampai terjadinya invasi Jepang ke Malaya utara pada 8 Desember 1941. Pada tanggal 24 mereka telah menguasai Kuala Lumpur. Singapura kemudian menyerah pada 15 Februari 1942. Aksi Jepang ini ternyata memberi gerakan komunis lokal di Malaya peluang hidup, dimana mereka bisa bergabung, dan dalam beberapa kasus bisa memimpin kelompok perlawanan melawan tentara pendudukan Jepang. Mereka juga bisa memiliki akses atas persenjataan modern (yang disuplai pihak sekutu untuk melawan Jepang), suatu hal yang tidak mungkin mereka dapatkan di era kolonialisme. Selama perang, pasukan komunis yang tergabung dalam Malayan Peoples’ Anti-Japanese Army (MPAJA), bekerjasama dengan satuan sekutu semacam Force 136, yang membantu melatih dan mempersenjatai mereka. Kondisi semacam inilah yang terjadi di Malaya dan akan menjadi bom waktu di kemudian hari.

Tentara Malayan Peoples’ Anti-Japanese Army (MPAJA) berbaris dengan memanggul senapan M1 Carbine buatan Amerika. Selama masa Perang Dunia II, MPAJA bekerjasama dan disuplai senjata oleh pihak sekutu untuk melawan tentara Jepang. Kelak hal ini menjadi bumerang bagi pemerintah kolonial Inggris yang kembali ke Malaya selepas perang. (Sumber: twitter)

KEADAAN DARURAT DI MALAYA

Tiga setengah tahun pendudukan Jepang di Malaya telah mengakibatkan kemunduran ekonomi, dislokasi warga, dan ketidakharmonisan antar ras di Malaya. Meskipun Inggris pada awalnya disambut dengan tangan terbuka ketika mereka kembali pada tahun 1945, keadaan ini tidak berlangsung lama. Pada bulan September 1945, Administrasi Militer Inggris (BMA) didirikan sebagai bentuk awal pemerintahan pasca perang. BMA, bagaimanapun, tidak sempurna dan tidak dikelola dengan baik, akibatnya Inggris tidak bisa mendapatkan kembali kendali penuh atas Malaya, yang mengakibatkan meluasnya aktivitas kriminal di seluruh negeri. Pasukan kepolisian yang didominasi oleh etnik Melayu juga dalam keadaan berantakan, sementara pegawai BMA juga turut berkontribusi terhadap masalah di Malaya dengan menjual senjata secara ilegal ke geng-geng lokal, mencuri dari warga sipil, dan menagih pajak ilegal ke perkebunan swasta. Penduduk dengan cepat kehilangan kepercayaan pada kemampuan pemerintah Inggris untuk mengamankan wilayah tersebut. Penduduk menjadi semakin tidak puas setelah pengumuman bahwa mata uang Jepang — yang orang-orang telah kumpulkan dan masih simpan setelah perang — harus dihapuskan. Ketegangan antar etnis turut memperburuk kondisi keamanan di semenanjung itu. Etnis Keturunan China (yang merupakan 38,5 persen dari populasi pada saat itu) mulai menyerang etnis Melayu (44 persen dari populasi), yang mana banyak dari mereka (etnik Melayu) telah memperlakukan etnik China dengan keras selama pendudukan Jepang. Tentara Anti-Jepang Rakyat Melayu (MPAJA), kelompok gerilya Partai Komunis Malaya (MCP) yang berkembang setelah pendudukan Jepang, mulai menyerang daerah-daerah tertentu, membunuh etnis Melayu dan mengambil kendali atas desa-desa. Orang-orang Melayu mulai membalas serangan itu, yang semakin mengintensifkan konflik rasial di seluruh negeri. Orang-orang Melayu, yang sebagian besar beragama Islam, waspada terhadap ateisme dalam gerilya MCP, yang mereka anggap sebagai ancaman. Kedua kelompok etnis menjadi kecewa dengan BMA setelah kegagalan pemerintah untuk menghentikan peningkatan kekerasan.

Sebagian etnik China di Malaya berpihak kepada komunis, salah satunya dipicu oleh faktor kemiskinan, budaya dan perlakuan diskriminatif yang mereka terima. Sebelum Malaysia merdeka, hanya etnik Melayu yang diakui sebagai warga negara dan memiliki hak politik, sementara etnik China dan India tidak mendapat pengakuan yang sama. (Sumber:https://libcom.org/l)

Menyusul pemogokan umum yang didalangi oleh MCP pada 15 Februari 1946 — ulang tahun jatuhnya Singapura ke tangan Jepang — BMA mulai menangkap pejabat kunci MPAJA dan menyensor surat kabar, yang mengakibatkan keresahan sipil yang lebih besar di antara komunitas Cina tertentu. Inggris mengumumkan pembentukan pemerintahan sipil baru, Uni Malaya. Tindakan ini menghasilkan kritik luas dari kalangan orang Melayu. Di bawah pemerintahan baru, para sultan, yang secara tradisional menjadi pemandu administratif dan spiritual di negara bagian masing-masing, kehilangan banyak wewenang mereka. Hal ini ditambah dengan proposal Inggris untuk memasukkan etnik non-Melayu dalam kehidupan politik, memicu pembentukan Pan-Malayan Congress, yang kemudian menjadi Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO). Organisasi baru itu memprotes Uni Malaya, yang mengakibatkan ditinggalkannya pemerintah yang baru didirikan pada Juli 1946. Komite Kerja Konstitusi dibentuk di antara UMNO, pemerintah, dan berbagai faksi lainnya. Proposal baru telah disusun; namun, pemerintah baru, yang kemudian dikenal sebagai Federasi Malaya, tidak juga diproklamirkan sampai 1 Februari 1948. Banyak orang etnik Cina Melayu dan India Melayu marah dengan keputusan tersebut dan kemudian memprotes pembentukan Federasi. Perlawanan terhadap Federasi meningkat sepanjang tahun 1947, dan banyak orang di komunitas Cina mulai menyimpulkan bahwa Inggris berpihak pada orang Melayu. Hal ini dianggap sebagai penghinaan oleh sejumlah etnis China Melayu yang secara sukarela bertarung bersama Inggris melawan Jepang. Banyak MPAJA telah dilatih oleh militer Inggris dalam taktik perang gerilya dan merasa dikhianati oleh rekan mereka sebelumnya. 

PERANG GERILYA PECAH 

Pada bulan Maret 1948, MCP yang dipimpin oleh Ch’en Ping, membuat keputusan resmi untuk melancarkan perang gerilya sebagai taktik utama dengan menggunakan konsep perlawanan 3 tahap ala Mao. Berdasarkan data Kekuatan MPAJA pada tahun 1947, gerombolan Komunis ini setidaknya memiliki kekuatan sekitar 4.000 personel, dimana 90% diantaranya berasal dari etnik China. Kekuatan ini kemudian dibagi menjadi 8 resimen regional. Mereka tinggal dalam kamp besar, yang normalnya menampung satuan setingkat kompi. Mereka sering melakukan serangan, dimana serangan besar bisa melibatkan 200 hingga 300 personel. Kekerasan kemudian segera menyebar ke seluruh semenanjung, yang menghasilkan deklarasi keadaan darurat oleh Inggris pada 18 Juni, menyusul kematian tiga manajer perkebunan Eropa dua hari sebelumnya. MCP dan organisasi apa pun yang mendukung upaya mereka dinyatakan ilegal. Inggris dalam hal ini cukup pintar untuk mendeklarasikan keadaan darurat dan bukan perang. Hal ini memungkinkan segala kerusakan yang diakibatkan oleh aksi kekerasan gerombolan komunis bisa tetap menerima penggantian dari pihak asuransi, suatu hal yang tidak akan diterima saat kondisi perang. Pemerintah mulai menerapkan kebijakan pemaksaan dan penegakan hukum, termasuk penangkapan massal dan deportasi, untuk mengatasi apa yang awalnya mereka yakini sebagai pemberontakan kriminal. Rencana ini akhirnya menjadi bumerang karena berbagai alasan. Salah satunya, karena Inggris menerapkan taktik militer konvensional skala besar yang berhasil selama Perang Dunia II untuk menghadapi pemberontakan. Ketika banyak tentara dikirim ke wilayah yang bermusuhan untuk melakukan penyisiran, mereka disergap dalam serangan tembak dan lari ala gerilya. Pasukan polisi yang kurang kuat dan terlatih (awalnya hanya terdiri dari 9.000 personel untuk mengamankan negara berpenduduk sekitar 5,5 juta orang) semakin mengganggu upaya pemerintah menciptakan keamanan karena mereka sebagian besar korup. Hampir seluruh personel terdiri dari etnis Melayu, dan banyak perwira, yang secara keliru beranggapan bahwa semua etnik Cina Malaya mendukung MCP, pada gilirannya memperlakukan mereka dengan buruk, yang mengakibatkan banyak individu yang awalnya netral bergabung dengan Komunis. 

Ch’en Ping, pemimpin Partai Komunis Malaya. (Sumber:https://www.therakyatpost.com/)

Banyak etnik Cina yang terpaksa bergabung dengan pihak Komunis setelah adanya penghancuran beberapa desa dan gubuk tempat tinggal mereka oleh otoritas pemerintah. Pasukan keamanan, yang meyakini individu atau komunitas tertentu sedang membantu MCP, akan membakar seluruh area, membuat banyak orang kehilangan tempat tinggal dan muncul ketidakpuasan. MCP menyebarkan berita tentang peristiwa-peristiwa ini ke daerah-daerah pedesaan selama kampanye propaganda mereka, yang membantu mereka dalam melakukan perekrutan dan membuat banyak orang etnik Cina percaya bahwa Inggris sama buruknya – jika tidak boleh dikatakan lebih buruk – daripada orang Jepang yang memerintah sebelumnya. Ketegangan terus meningkat antara pemerintah negara bagian yang dikelola etnik Melayu dan pemerintah federal. Negara-negara bagian sebagian besar percaya bahwa pemberontakan komunis adalah masalah federal dan gagal bekerja sama dengan pihak berwenang. Uang juga menjadi masalah, dan Federasi dipaksa untuk memperoleh pinjaman dari London untuk bisa melanjutkan kegiatannya. Pukulan lebih lanjut datang dalam bentuk berita kemenangan komunis di Cina, yang kemudian diakui oleh pemerintah Inggris pada 6 Januari 1950. Menganggap bahwa komunis sekarang memiliki peluang bagus untuk berhasil, beberapa orang etnik Cina mulai mendukung gerakan komunis tanpa takut akan menghadapi pembalasan, apalagi jika gerilyawan bisa mengambil kendali pemerintahan. Mengingat bahwa Inggris tidak dapat menjamin keamanan bagi mereka yang melawan MCP, pemerintah federal gagal memenangkan banyak dukungan di masyarakat. 

Seorang anggota Home Guard Malaya yang menjaga pos pemeriksaan di pinggir kota selama masa Darurat Malaya. Pos pemeriksaan semacam itu memungkinkan pihak berwenang untuk mencari kendaraan dan mencegat makanan dan pasokan yang diselundupkan ke pemberontak komunis. (Sumber: Imperial War Museum/http://www.nlb.gov.sg/)

Min Yuen (kependekan dari Min Chung Yuen Tung, atau Gerakan Rakyat) adalah organisasi utama yang digunakan oleh partai Komunis untuk menyediakan makanan, informasi, dan perbekalan untuk para gerilyawan. Min Yuen terdiri dari 5.000 anggota aktif yang dibantu oleh ribuan pekerja perkebunan karet dan timah yang tinggal di desa-desa di pinggiran hutan. Anggota bersenjata dari Min Yuen, yang bekerja di perkebunan pada siang hari dan bergerilya di malam hari, menjalankan aksi propaganda, sabotase, dan misi-misi teror. Mereka dalam bentuk sel-sel kecil, kemudian membuat “pemerintahan bayangan” di desa-desa, distrik, dan Provinsi. Dengan sistem semacam ini, telah memampukan komite sentral dari MCP untuk mengontrol Min Yuen. Komite sentral MCP juga membentuk organisasi preman yang dikenal dengan nama “Korps darah dan baja” yang menjalankan aksi teror di kota-kota. Aksi mereka termasuk memeras pedagang (utamanya etnis China), merampok bank, mencuri, membunuh polisi dan perangkat desa. Tujuan dari aksi ini ada 2, yakni: untuk membiayai aksi gerakan komunis dan mendorong aksi revolusi di daerah-daerah dimana mereka beroperasi. Sementara itu saat kepolisian Malaya kerepotan mengamankan situasi di masyarakat (bahkan mengamankan diri mereka sendiri), mereka mengandalkan bantuan dari pihak militer. Militer Inggris di Malaya saat itu terdiri dari 11 batalion asal Inggris, Gurkha, dan tentara Malaya, yang terkonsentrasi untuk menyediakan perlindungan statis di area-area perkebunan dan pertambangan timah. Dengan Malaya yang luasnya lebih besar dari wilayah England, pasukan-pasukan ini terlalu sedikit dan terpencar-pencar. Untuk mengatasi masalah ini, dalam waktu 6 bulan kemudian kekuatan kepolisian dimekarkan dari 9 ribu personel menjadi 45.000 personel, sementara kekuatan militer bertumbuh menjadi sekitar 50.000 personel, termasuk 25.000 tentara dari Inggris dan 10.000 dari pasukan Gurkha. Pada saat keadaan darurat berakhir akan ada 55.000 personel militer di Malaya. Meski demikian, pada saat pemerintah melakukan pengembangan kekuatan personel kepolisian dan militer, gerombolan gerilya Komunis pimpinan Ch’en Ping telah membunuh 315 warga sipil, 89 polisi, dan 60 tentara. Aktivitas teror meningkat drastis pada tahun 1949, gerilya komunis membunuh 723 orang, termasuk 494 warga sipil, sementara di bulan Mei 1950, insiden terorisme meningkat menjadi 534 insiden. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan korban aksi komunis di Vietnam Selatan pada tahun 1957-1959 (masing-masing 700, 1200, dan 2500 setiap tahunnya), namun harus diingat bahwa populasi di Vietnam Selatan bisa 2 hingga 3 kali lipat dari populasi di Malaya, jadi dapat dikatakan bahwa korban aksi komunis di Malaya terhitung cukup mencemaskan.

Pada awalnya respon pemerintah Inggris atas kondisi Darurat di Malaya masih terlalu kaku, dengan menerapkan teknik-teknik pertempuran konvensional dengan kekuatan besar untuk mengalahkan aksi-aksi pemberontak komunis. (Sumber:Pinterest)

Respon militer di Malaya atas aksi gerombolan komunis ini masih terlalu kaku. Sama seperti pengalaman militer di kawasan itu di Filipina, Indonesia, dan di Indochina, dimana para komandan-komandan tempur yang punya pengalaman perang konvensional di Perang Dunia II, kurang memahami taktik yang tepat untuk menghadapi aksi-aksi gerilya. Pada hari-hari pertama darurat di Malaya, para komandan militer saat mengetahui adanya serangan gerilya di sebuah pos polisi atau sebuah desa, mereka meresponnya dengan mengirimkan satuan setingkat batalion. Ketika satuan besar ini tiba di lokasi, mereka cuma mendapati gerombolan gerilya sudah pergi, dengan meninggalkan korban polisi yang mereka bunuh dan senjata-senjata yang telah dirampas. Sementara itu, sebuah pleton, akan mampu merespon lebih cepat, dan bahkan bisa menghentikan serangan. Inggris juga belajar bahwa jumlah pasukan yang besar, tidak selalu menjadi hal yang vital dalam tipe peperangan gerilya. Bagaimanapun sejumlah kecil gerilya tidak akan mampu melawan sejumlah kecil prajurit yang terlatih dan dipersenjatai dengan baik. Pelajaran-pelajaran ini dibuktikan pada pengalaman batalion “The Green Howard”, yang menghabiskan waktu 4 bulan terakhir di tahun 1949 beroperasi di dalam hutan, dan mereka hanya membukukan satu gerilyawan yang berhasil mereka tewaskan.

RENCANA BRIGGS 

Pada awal 1950, mengikuti rekomendasi dari Komite Koordinasi Pertahanan Inggris (BDCC), sebuah jabatan sipil baru diciptakan atas permintaan Komisaris Tinggi Sir Henry Gurney, yang ditugaskan mengkoordinasikan kegiatan sipil, militer, dan polisi. Pejabat baru yang ditunjuk untuk menempati posisi baru itu adalah Letnan Jenderal Sir Harold Briggs yang berusia 55 tahun, seorang veteran perang yang harus dibujuk untuk meninggalkan rumahnya di Siprus, tempat ia tinggal sejak pensiun dari dinas militer pada tahun 1946. Briggs pernah bertugas di Prancis, Mesopotamia, dan Palestina selama Perang Dunia I dan telah memimpin Divisi India Kelima di Irak dan Burma selama Perang Dunia II, yang mana dari pengalaman-pengalamannya ini memberinya pemahaman yang kuat tentang perang hutan. Briggs awalnya menerima posisi itu untuk durasi penugasan hanya selama 12 bulan dan melakukan perjalanan ke Singapura, di mana ia diberi pengarahan sebelum tiba di Kuala Lumpur pada tanggal 3 April. Briggs diberi staf eksekutif yang terdiri dari perwira sipil, perwira militer, perwira polisi, seorang perwira intelijen, dan kepala layanan darurat. Dia menghabiskan satu bulan penuh berkeliling semenanjung Malaya, berinteraksi langsung dengan individu dan organisasi di semua tingkatan. Pada akhir Mei, ia telah mengeluarkan laporan kepada BDCC, yang kemudian dikenal sebagai Rencana Briggs. Rencana jangka panjangnya difokuskan pada pengamanan populasi, mengurangi aktivitas Min Yuen, dan pada akhirnya mengeliminasi gerilyawan dari selatan ke utara, satu distrik pada setiap waktu. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, Briggs ingin melembagakan dialog lintas-badan reguler dengan mengadakan pertemuan rutin dengan pihak militer, polisi, dan administrator sipil. Dalam pemikiran Briggs, selama gerilyawan masih mengontrol sebagian besar masyarakat Cina di pedalaman, maka data intelijen seperti infrastruktur komunis di desa-desa dan rencana-rencana gerilya mereka tidak akan bisa didapatkan

Letnan Jenderal Sir Harold Briggs, peletak dasar strategi melawan pemberontakan komunis di Malaya. (Sumber:https://alchetron.com/)

Komite Penasihat Intelijen Gabungan Federal juga dibentuk, yang menggabungkan data intelijen yang dikumpulkan dari setiap lembaga – sipil, militer dan polisi. Dewan Perang Federal juga dibuat dan ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan koordinasi kampanye militer, dengan dibantu oleh Komite Eksekutif Perang Negara dan Distrik. Komite-komite tersebut terdiri dari perwakilan dari militer, polisi, dan pemerintah. Komite-komite ini akan bertemu setiap pagi dalam apa yang kemudian disebut sebagai “doa pagi.” Briggs berusaha keras untuk secara spesifik mendefinisikan peran militer dan polisi. Militer harus tetap berada di bawah otoritas sipil dan hanya membantu bila perlu. Polisi ditugaskan dengan otoritas untuk menegakkan hukum dan ketertiban serta keamanan populasi sipil, sementara militer bertugas memburu gerilya MRLA di hutan. Briggs juga menyerukan dimasukkannya personel etnis Cina di kepolisian dan untuk partisipasi mereka dalam patroli bersenjata, suatu langkah yang awalnya ditentang beberapa orang dalam masyarakat Melayu. Fokusnya kini dialihkan untuk memenangkan dukungan rakyat melalui pendekatan “hati dan pikiran”, dan oleh karena itu baik militer maupun polisi diinstruksikan untuk memperlakukan rakyat dengan rasa hormat. Pemerintah, bagaimanapun, tetap tegas, dan pada 1 Juni hukuman mati wajib dilembagakan oleh hukum bagi siapa pun yang ketahuan mengangkut atau mengumpulkan perbekalan untuk para gerilyawan. 

PEMUKIMAN KEMBALI

Merupakan salah satu tugas utama yang diimplementasikan dalam Briggs Plan adalah kebijakan pemukiman kembali (suatu taktik yang telah dipraktekkan dalam Perang Boer di penghujung tahun 1890an) yang menargetkan penduduk pedesaan Malaya yang besar dan sebagian besar penduduk Cina yang tidak terasimilasi, yang jumlahnya mendekati setengah juta. Sebagian besar warga semacam ini telah melarikan diri ke hutan-hutan selama masa depresi ekonomi tahun 1931-1934 dan pendudukan Jepang. Briggs menyimpulkan bahwa cara terbaik untuk menghalangi aktivitas pemberontak adalah dengan menghilangkan sumber utama komunikasi dan perbekalan mereka — komunitas penghuni liar yang telah disinggung diatas. Briggs percaya bahwa jika warga liar ini dapat terputus dari sel-sel komunis, MRLA tidak akan mampu bertahan lama di hutan. Meskipun kebijakan pemukiman kembali telah ada sebelum kedatangan Briggs, namun sebagian besar tidak berjalan dan tidak berhasil. Briggs memusatkan kebijakan di tangan pemerintah federal pada 1 Juni 1950, dan secara drastis mengubah keadaan, ia memukimkan kembali sekitar 385.000 warga liar di 480 kamp, 80 persen di antaranya berada di Malaya barat, pada akhir 1951. Upaya pemukiman kembali ini memakan biaya hingga $21,5 juta. Di bawah arahan Briggs, pemerintah mulai secara sistematis menegakkan kebijakan pemukiman kembali. Setelah pemilihan lahan yang memadai, pasukan dikirim ke hutan untuk mengumpulkan sekelompok warga liar. Para petugas yang dikirimkan diperintahkan untuk bertindak sopan dan murah hati sedapat mungkin, dan mereka sering membantu memuat barang-barang warga yang dipindahkan ke kendaraan militer dan mengangkut mereka ke tempat tinggal baru mereka. Keluarga-keluarga yang dipindahkan kehilangan semua barang-barang yang tidak bisa mereka bawa, karena semua yang tertinggal dihancurkan sehingga tidak bisa digunakan lagi oleh MCP.

Pemukiman kembali warga etnik China di Malaya saat masa darurat. (Sumber: Pinterest)
Desa Baru di kawasan Petaling Jaya, tahun 1957. (Sumber:https://www.nam.ac.uk/)

Para warga liar dipindahkan ke pemukiman yang secara strategis ditempatkan di daerah datar yang terbuka untuk mencegah terjadinya serangan mendadak. Permukiman kompak ini, dikelilingi oleh kawat berduri dan lampu sorot serta secara teratur dipatroli oleh polisi, dimaksudkan untuk mengurangi jalur pasokan Min Yuen dan memaksa para gerilyawan untuk keluar dari hutan. Rencana pemukiman kembali, diimplementasikan pada awalnya di Johore, negara bagian dengan populasi warga liar terbesar, dan secara progresif bergerak ke utara dalam apa yang digambarkan Briggs sebagai “menggulung peta di atas para gerilyawan dari bawah ke atas.” Namun, karena kehadiran MRLA yang luar biasa di Johore dan dukungan keuangan yang diterima oleh gerilyawan dari komunitas Cina di Singapura, pendekatan ini kemudian ditinggalkan. Populasi warga liar memiliki pendapat beragam tentang pemukiman kembali, tetapi secara mengejutkan hanya ada sedikit oposisi. Dalam banyak kasus, mereka diberikan perawatan medis, air, listrik, sekolah, dan kegiatan rekreasi untuk anak-anak, seperti Pramuka. Petugas kesejahteraan, banyak dari mereka adalah sukarelawan muda berusia 20-an dari Australia dan Selandia Baru, dibawa untuk membantu administrasi sekolah dan klinik. Misionaris yang baru-baru ini dilarang di China juga menawarkan diri untuk membantu di desa-desa. Meskipun bervariasi dari pemukiman ke pemukiman, para keluarga rata-rata menerima tunjangan bantuan dua minggu untuk membangun rumah baru, bersama dengan 800 meter persegi tanah dan tambahan dua hektar lahan pertanian. Desa-desa biasanya terletak dua hingga enam mil dari rumah asli warga liar itu sebelumnya dan terdiri dari rata-rata 100 hingga 1.000 orang, meskipun beberapa memiliki penghuni lebih dari 10.000. 

Pintu masuk Desa Baru yang dijaga ketat di dekat Ipoh, Perak, 1952. Gambar direproduksi dari Yao, S. (2016). (Sumber:http://www.nlb.gov.sg/)

Gerbang didirikan di kamp-kamp pemukiman kembali, yang kemudian dikenal sebagai “Desa Baru,” dan jam malam diterapkan pada jam 7 malam sampai jam 6 pagi. Kepala setiap rumah diharuskan menyimpan daftar nama setiap penghuni dan diinstruksikan oleh hukum untuk memberi tahu polisi dalam waktu 24 jam setiap kedatangan atau kepergian. Makanan dikontrol dan dipantau secara ketat di dapur umum untuk menghambat kemungkinan transfer ke gerilyawan. Banyak unit gerilyawan mulai kelaparan, yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya serangan terhadap sesama etnis China untuk memperebutkan makanan. Hal ini kemudian terbukti sangat merusak reputasi partai komunis. Kelaparan menarik banyak pemberontak MRLA keluar dari hutan untuk mencari makanan dan kemudian memaksa mereka untuk bertarung melawan pasukan militer dan polisi dalam perang terbuka. Bagi banyak orang China pedalaman Melayu, pengalaman mereka di Desa Baru adalah kontak pertama yang pernah mereka miliki dengan pemerintah. Pihak berwenang mengambil keuntungan dari kesempatan itu dan mulai mengajar anak-anak muda tentang pemerintah dengan harapan menanamkan rasa identitas nasional. Seperti yang dikatakan Briggs, “Salah satu tujuan paling vital di seluruh aksi Darurat (di Malaya) adalah untuk mengajak orang etnik Cina untuk berpihak ke kita, sebagian dengan membuat mereka merasa bahwa Malaya dan bukan China Komunis lah yang merupakan rumah mereka.” 

Kartu identitas yang dikeluarkan selama Darurat Malaya (1948-1960). Gambar direproduksi dari Yao, S. (2016). (Sumber:http://www.nlb.gov.sg/)

Langkah pemukiman kembali ini tidak serta merta menampakkan hasil dengan segera. Korban di kalangan sipil terus meningkat, dengan jumlah 1.200 korban di tahun 1950 dan sekitar 1.000 di tahun 1951 (termasuk Sir Henry Gurney yang terbunuh dalam penyergapan jalanan oleh gerombolan komunis). Jumlah insiden bulanan juga tetap tinggi. Pada akhir 195, serangan gerilya menyebabkan kerugian senilai $26,5 juta di perkebunan-perkebunan. Sementara itu pemerintah di Malaya juga tidak tinggal diam, mereka menggelar 84 ribu polisi dan pembantunya, sedangkan satuan Home Guard berjumlah 60.000 dan tentara berjumlah 55.000 yang terdiri dari 25 batalion yang didukung oleh beberapa Skuadron pesawat dan satu Skuadron helikopter.

CABANG KHUSUS & PERKEMBANGAN DOKTRIN ANTI GERILYA 

Pemukiman kembali hanyalah salah satu aspek dari upaya membatasi pemberontakan. Rencana Briggs juga merestrukturisasi dan memperluas Cabang Khusus (Special Branch), badan intelijen kepolisian yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menafsirkan berbagai informasi. Briggs prihatin dengan informan yang menjual informasi ke berbagai agensi secara bersamaan dan menekankan pentingnya mempertahankan satu organisasi intelijen di bawah satu direktur. Pos terdepan didirikan di seluruh negeri dan diinstruksikan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang gerilyawan dengan kontak pribadi dengan penduduk desa. Imbalan menarik diberikan kepada mereka yang memberikan Cabang Khusus dengan informasi yang mengarah pada penangkapan atau kematian anggota gerilyawan utama. Special Branch juga merekrut banyak petugas dari etnik China, dimana mereka memiliki keunggulan berbahasa dan mengenal kondisi sosial budaya dari rekan-rekan mereka yang memilih bergabung dengan pihak komunis. Kampanye intelijen ini sangat sukses, dan pada pertengahan 1950-an Cabang Khusus telah memperoleh nama dan foto dari hampir setiap anggota MRLA. Dimulainya Perang Korea pada tanggal 25 Juni 1950, memberikan dorongan besar bagi perekonomian Malaya yang selama ini stagnan. Komoditas utama di semenanjung Malaya, adalah karet dan timah, yang kemudian diekspor dalam jumlah besar semasa Perang Korea, sebagai akibatnya tidak ada kekurangan lapangan kerja di Desa Baru. Warga liar Cina yang telah dimukimkan kembali sekarang diberi pekerjaan di bidang industri-industri ini. Upahnya sangat besar, dan kemakmuran mulai menyebar di dalam masyarakat. Penghasilan besar ini juga dinikmati pemerintah federasi yang kemudian mampu untuk membayar uang lebih banyak ke para informan dan pembelot.

Sebuah poster propaganda Inggris yang ditujukan kepada penduduk “Desa Baru”. Tulisan China pada poster berbunyi, “如果 你 喂 那些 马 共 恶狗 , 它 是 会 反咬 的!”, yang diterjemahkan dengan bebas sebagai berikut “Jika Anda memberi makan anjing-anjing komunis jahat, mereka akan menggigit Anda sebagai balasannya”. Gambar direproduksi dari Chen, J., & Hack, K. (Eds.). (2004). (Sumber:http://www.nlb.gov.sg/)

Briggs juga bertanggung jawab untuk mengubah taktik pertempuran konvensional skala besar menjadi patroli kecil yang lebih cocok untuk operasi kontra-pemberontakan. Meskipun pada awalnya hal ini tidak diterima dengan baik oleh banyak perwira yang telah berpengalaman dalam peperangan konvensional selama Perang Dunia II, pendekatan operasional teknik tempur hutan rawa dari unit-kecil yang terdesentralisasi pada akhirnya terbukti berhasil dan tetap bertahan sampai akhir perang. Pada awal transformasi ini, Briggs menyatakan: “Anda tahu, beberapa brigadir dan komandan batalion tidak akan menyukai apa yang akan saya sampaikan kepada mereka — bahwa mereka tidak akan dapat menggunakan batalion atau kompi lagi dalam gerakan militer mereka. Mereka harus membiasakan diri dengan perang yang dijalankan oleh komandan yunior setingkat kopral yang akan memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan di tempat jika perlu. Kita harus mencari (pemberontak) komunis sekarang, mengirim patroli kecil melacak dan menyerang mereka. Fleksibilitas operasi di hutan harus menjadi kunci. ” Patroli-patroli ini biasanya akan “menghilang” di dalam hutan, sementara waktu dengan dibantu oleh orang-orang Suku Dayak yang berasal dari Kalimantan, melacak, mengamati pergerakan gerilyawan, mempersiapkan penyergapan,  dan kadang mencari dan menyerang kamp-kamp gerilyawan komunis. Saat pasukan keamanan membersihkan area-area komunis, sementara polisi dan tentara semakin sering bekerja sama dengan milisi lokal di lapangan, pasukan pemerintah mulai menguasai teknik-teknik operasi militer di dalam hutan. Efeknya mulai terasa sejak tahun 1950, gerombolan komunis mulai meninggalkan operasi-operasi setingkat resimen. Bahkan pada tahun 1952, tingkat pleton pun mulai ditinggalkan menjadi operasi setingkat seksi yang ditempatkan langsung di grup-grup kecil Min Yuen. Proses ini mulai menggganggu dan merusak hirarki dari komite komunis di distrik-distrik setempat. Dengan kepemimpinan pusat komunis sekarang memberikan wewenang langsung ke pemimpin-pemimpin distrik setempat, maka kampanye gerilya yang terkoordinasi sekarang sudah tidak bisa dilakukan lagi. Gerilya-gerilya lokal mulai kesulitan untuk mendapatkan uang, sementara untuk memenuhi perbekalan, mereka terpaksa membeli bahan-bahan kebutuhan dengan harga yang meningkat tajam. Hal ini diperparah dengan kebijakan pemerintah yang mengeluarkan ketentuan “open cooking” di wilayah pemukiman kembali warga, dimana sekarang aparatlah yang mengolah langsung bahan makanan warga. Melalui kebijakan ini, aliran stok makanan ke gerombolan komunis jauh semakin berkurang. Dengan menurunnya popularitas gerakan komunis di daerah-daerah, sekarang rekrutmen komunis tidak lagi berasal dari mereka yang sukarela bergabung. Pada akhir tahun 1952, 80% rekrutan berasal dari golongan semacam ini yang bergabung karena ditipu atau dipaksa.

Dengan taktik baru, kini operasi militer dilakukan dengan unit-unit kecil. (Sumber:https://www.nam.ac.uk/)

KEPEMIMPINAN BARU DAN KEKALAHAN GERILYA KOMUNIS

Meskipun inisiatifnya sebagian besar berhasil, Briggs mengalami beberapa kesulitan selama masa jabatannya sebagai direktur operasi. Menyusul akhir dari turnya, yang telah diperpanjang menjadi 18 bulan, sebelum ia digantikan dan kembali ke Inggris karena sakit. Briggs secara terbuka menyatakan keprihatinannya dengan jalannya operasi. Briggs merekomendasikan agar komisaris tinggi yang baru memikul tugas direktur operasi selain tanggung jawab eksekutifnya. Hal ini menghasilkan penunjukan jabatan ganda bagi Letjen Sir Gerald Templer, sebuah langkah yang secara drastis akan mengubah arah sejarah di Malaya. Seorang perwira militer komandan dengan sikap tanpa kompromi, Templer secara pribadi dipilih oleh Perdana Menteri Winston Churchill sebelum kedatangannya di Malaya pada Februari 1952. Churchill menegaskan kepada Templer, bahwa Malaya adalah kunci dalam peperangan melawan komunis di Asia. Tidak seperti Briggs, yang tidak memiliki otoritas eksekutif untuk mengimplementasikan banyak idenya tanpa persetujuan sebelumnya dan takut akan kemungkinan adanya ketidaksetujuan, Templer memiliki kendali penuh atas situasi. Komisaris tinggi baru ini melanjutkan dan memimpin beberapa inisiatif mantan direkturnya, yang sangat meningkatkan efektivitas kampanye anti komunis secara keseluruhan. Meskipun Templer melanjutkan untuk melakukan kampanye kontra-pemberontakan yang sukses yang pada akhirnya mengakibatkan kekalahan gerilya komunis, namun kerangka kerja rencana tersebut awalnya telah ditetapkan oleh Briggs. Dengan kewenangan serupa diktator, Templer bersikeras bahwa: “…..berperang dan menjalankan fungsi administrasi sipil, keduanya saling berkaitan”. dalam menjalankan tugasnya, Templer dibantu oleh staff yang tidak lebih dari 9 orang, yang anggotanya termasuk 4 perwira selevel letnan kolonel (masing-masing berasal dari tentara, penerbang, polisi, dan pegawai sipil”.

Letjen Sir Gerald Templer. (Sumber: Pinterest)

Pola kepemimpinan diktatoral Templer, diikuti dengan langkah-langkahnya yang tegas dan bisa dibilang berdarah dingin. Sebagai contoh, saat diawal kedatangannya, sebuah konvoi pasukan keamanan disergap dan dibantai oleh gerombolan komunis, semua kecuali satu orang dibunuh di dekat Desa Tras. Desa Tras selama ini dikenal sebagai desa komunis, dimana warganya tua-muda tidak bersahabat dengan pemerintah. Tidak menunggu waktu cukup lama, Templer sendiri mendatangi desa itu dan mengumpulkan warga di aula desa untuk menanyakan siapa yang terlibat dalam penyergapan beberapa waktu sebelumnya. Saat tidak ada satupun yang mengakui, maka Templer memerintahkan jatah makanan seluruh warga dikurangi setengahnya dan seluruh desa dievakuasi ke kamp pemukiman kembali. Perlu waktu 7 tahun bagi warga desa Tras untuk bisa kembali ke kampung halamannya. Meski demikian, Templer juga meluncurkan kebijakan yang disambut dengan penuh rasa syukur oleh etnik China dan India yang ada di Malaya, yakni pemberian kewarganegaraan dan hak-hak berpolitik, yang akhirnya disetujui oleh Raja Malaya. Selama ini hanya orang Melayu saja yang mendapatkan kewarganegaraan. Pada akhirnya tanggal 31 Agustus 1957, Federasi Malaya dinyatakan merdeka. Hal ini disambut segenap rakyat, sekaligus mengurangi daya jual perjuangan Partai Komunis Malaya.

Penyergapan jalanan di masa darurat Malaya. (Sumber:https://warfarehistorynetwork.com/)

Tempo operasi dalam memerangi komunis di Malaya memang berjalan lambat, dengan keamanan desa menjadi prioritas utama. Pada fase ini, elemen taktis utama di Malaya bukanlah tentara (meski tetap vital), tetapi pos polisi di pedesaan, seperti yang diungkapkan oleh Jenderal Clutterbuck: “satu-satunya hal yang dapat menyediakan keamanan di desa-desa adalah kemampuan untuk menangkal dan melawan ancaman dari individu simpatisan komunis yang tinggal ditengah-tengah masyarakat dan di malam harinya mencari orang-orang yang mendukung pemerintah. Saya merasa bahwa oknum-oknum ini lebih berbahaya daripada serangan gerilya dari luar desa”. Upaya Pemerintah sekarang adalah menggali data-data intelijen dari polisi-polisi yang menjaga pos-pos keamanan lokal. Saat petugas keamanan berhasil mengontrol populasi, administrasi sipil semakin kuat tiap harinya, sementara warga mendapat perlindungan dan dicukupi kebutuhannya, maka informasi-informasi penting mengenai infrastruktur gerilya Min Yuen mulai mengalir. Sekarang badan intelijen Special Branch yang turut mempekerjakan operator asal etnik China, pada tahun 1952 berhasil mencapai hasil yang spektakuler. Polisi sekarang cukup mampu untuk membentuk regu tempur hutan yang dibantu oleh pasukan khusus SAS, mulai membangun perkubuan jauh di dalam hutan. Dari tempat-tempat ini, patroli menyerang gerombolan komunis dengan bantuan suku Sakai. Unit-unit khusus pemburu gerombolan komunis juga diperkuat oleh perekrutan “orang asli” di pedalaman, yang kemudian terbukti menjadi petempur hutan yang tangguh. Operasi skala kecil memang berjalan dengan lambat, namun lebih efektif dibanding melakukan operasi skala besar setingkat batalion dan mengirimkan bomber Lincoln, Hornet dan pesawat tempur Vampire untuk menyerang markas pemberontak.

Helikopter memegang peran vital dalam membantu mobilitas pasukan selama masa darurat Malaya. (Sumber:https://www.nam.ac.uk/)
Pembom Avro Lincoln milik Australia menjatuhkan bom seberat £ 500 pada lokasi emberontak komunis di hutan Malaya, sekitar tahun 1950. (Sumber:https://en.wikipedia.org/)

Pengalaman di Malaya menunjukkan bahwa, teknologi yang superior dan sumber daya yang lebih unggul bukanlah yang utama, dimana faktor skill individu lebih memegang peran penting dalam perang dimana faktor-faktor politik dan militer saling berkaitan. Pesawat, artileri, program perang psikologis, dan perkubuan didalam hutan, tidak bisa menggantikan kerjasama individu yang bekerja di tengah-tengah masyarakat, determinasi dan kecerdasan adalah “senjata” yang terbaik. Teknologi tidak memenangkan pertempuran di Malaya, tetapi membantu pemerintah dalam melakukan program pasifikasi di masyarakat, dan mereka membantu dalam menjalankan operasi-operasi militer skala kecil, dalam penggunaan helikopter misalnya. Akan tetapi pasifikasi dan operasi militer skala kecil lah yang mencegah ancaman gerilya untuk semakin berkembang dan bertempur dalam waktu lama. Secara taktis, kesabaran menjadi kunci. Pada satu waktu, gerombolan gerilyawan bisa diburu dalam jangka waktu mingguan hingga bulanan. Seorang perwira muda Inggris, Arthur Campbell, kemudian menulis buku, “Jungle Green”, yang menggambarkan tantangan bagi para prajurit asal Barat. Sebuah penyergapan digambarkan dipersiapkan dan dijalankan dengan memakan waktu hingga 50 jam di lingkungan hutan rawa yang kotor dan dipenuhi segala macam serangga, namun hanya sukses menewaskan satu gerilyawan. Kadang tidak mencetak kill sama sekali, sementara di lain waktu bisa membunuh beberapa gerilyawan dan menghancurkan kamp mereka. Beratnya medan dibuktikan dengan kondisi Malaya yang 80%nya adalah hutan lebat dengan medan berat bergunung-gunung yang bisa setinggi 7.000 kaki diatas permukaan laut. Dengan medan semacam ini sebuah patroli bisa saja dalam 4 jam hanya bergerak sejauh satu mil, dan dapat “melewati” seseorang dalam jarak kurang dari 3 meter tanpa menyadarinya serta dalam jarak 40 meter sebuah kamp yang dihuni 100 orang. Namun kesabaran semacam ini terbayarkan karena toh para gerilyawan suatu saat harus keluar juga dari persembunyian untuk mencari makanan dan perbekalan dari para suporternya.

SAS berpatroli di Hutan Malaya tahun 1957. Kondisi medan hutan lebat yang berat membutuhkan stamina tinggi dan yang paling penting adalah sumber intelijen yang akurat. (Sumber:https://www.nam.ac.uk/)
Dalam membantu memburu gerilya komunis, pihak Inggris merekrut suku-suku di pedalaman untuk membantu upaya mereka. (Sumber:https://warfarehistorynetwork.com/)

Dalam 2 tahun dari tahun 1952-1954, 2/3 dari gerilyawan berhasil dibunuh, sementara aksi terorisme menurun dari 500 menjadi kurang dari 100 dalam sebulan dan jumlah korban juga menurun dari 300 menjadi kurang dari 40 dalam setahun. Rencana Briggs telah mengubah situasi Darurat Malaya dengan menekankan pada operasi skala kecil, pengumpulan intelijen, dan komunikasi lintas-badan. Sementara itu Rencana pemukiman kembali telah dicatat dalam sejarah sebagai salah satu aksi kontra-pemberontakan gerilya yang paling efektif di abad ke-20. Meski demikian prosesnya berjalan sangat lambat dan mahal. Ofensif dari pihak pemerintah tidak berhenti hingga tahun 1955, dan fase konsolidasi terus berlanjut hingga tahun 1960. 12 tahun perang telah menelan korban 2.000 an petugas keamanan; gerombolan gerilya komunis membunuh dan menculik 3.283 warga sipil pada masa itu. Dalam menumpas gerombolan komunis, pihak pemerintah di Malaya juga dibantu oleh kontingen dari negara-negara persemakmuran (termasuk prajurit dari Fiji dan Afrika Timur), seperti Australia dimana Tiga puluh sembilan prajuritnya tewas di Malaya, meskipun hanya 15 dari kematian ini terjadi sebagai akibat dari operasi militer, dan 27 lainnya luka-luka, kebanyakan dari mereka adalah tentara. Selain Australia, 4.000 prajurit asal Selandia Baru juga dikirimkan antara tahun 1948-1960, dimana 15 diantaranya gugur, meski hanya 3 yang disebabkan oleh aksi musuh. Sementara di pihak gerilyawan sendiri sekitar 6.000 anggota mereka terbunuh, 1.752 menyerah, dan 1.173 ditangkap. Ch’en Ping dan 400 pengikutnya kemudian melarikan diri ke perbatasan Malaysia-Thailand.

Tentara SAS Selandia Baru di Malaya. (Sumber:https://nzhistory.govt.nz/)
Pada 31 Agustus 1957 Perdana Menteri ke-1, Malaysia Tunku Abdul Rahman menyatakan Kemerdekaan Malaysia. (Sumber:https://chanbljoy2love.wordpress.com/)

Berikut adalah beberapa komentar menarik berbagai tokoh mengenai pemberontakan bersenjata/gerilya komunis:

Stalin menyatakan bahwa mengobarkan revolusi di negara-negara bekas koloni Barat vital dalam perjuangan melawan imperialisme barat. (Sumber:https://www.biography.com/)

“Jika Eropa dan Amerika dianggap sebagai front terdepan pertempuran…..negara-negara netral dan negara-negara koloni dengan bahan mentah, bahan bakar, makanan dan SDM nya harus dianggap sebagai garis belakang, sumber perbekalan dari negara-negara imperialis. Jadi untuk bisa memenangkan perang, tidak hanya dengan mengalahkan mereka di garis depan, tetapi juga dengan mengobarkan revolusi di garis belakang, pusat perbekalan musuh.”

-Stalin, 1921 –

Sir Robert Thompson, pemikir strategi anti gerilya. Menurut Thompson strategi anti gerilya harus menyeluruh dan akan menjadi problem bagi negara miskin dan negara yang baru merdeka. (Sumber:https://www.chinditslongcloth1943.com/)

“Dalam sebuah negara, Pemberontakan komunis tidak bisa dipadamkan cuma dengan isolasi, jadi dalam konteks global, hal ini bukan cuma pertarungan terbatas tapi merupakan kesatuan dari upaya komunis, sebuah pertempuran diam-diam dengan menggunakan aksi provokasi dan teror. Tidak ada satupun negara miskin dan negara yang baru merdeka mampu menghadapi ancaman semacam ini sendirian”.

– Sir Robert Thompson –

Gerald Templer berpendapat bahwa aksi militer cuma bagian kecil dari perang lawan gerilya, yang lebih mengedepankan memenangkan hati dan pikiran rakyat. (Sumber:https://www.londonremembers.com/)

“Jawabannya bukan terletak pada mengirimkan lebih banyak tentara ke dalam hutan, tetapi pada memenangkan hati dan pikiran orang-orang Melayu … Aspek tembak menembak disini hanya 25 persen dari masalah dan 75 persen sisanya terletak pada upaya mendapatkan orang-orang dari negara ini berpihak pada kami.”

– Jenderal Sir Gerald Templer, 1952 –

Diterjemahkan dan ditambahkan kembali dari:

The Malayan Emergency: How to Fight a Counterinsurgency War By David Fontaine Mitchell

War In The Shadows, The Guerrilla In History Volume 2 chapter 61 p 781-794 by Robert B. Asprey; 1975

Revolutionary Guerrilla Warfare By Geoffrey Fairbairn; Chapter 4, p 125-162; 1974

Malayan Emergency

https://www.nam.ac.uk/explore/malayan-emergency

Malayan Emergency

https://www.awm.gov.au/articles/atwar/malayan-emergency

Malayan Emergency

https://nzhistory.govt.nz/war/the-malayan-emergency

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *