Sejarah Militer

Persekutuan Ganjil di Kampala: Kisah di Balik Kolaborasi Idi Amin dan Pejuang Palestina

Dalam lanskap geopolitik Afrika Timur pada era Perang Dingin, kepemimpinan diktator Idi Amin di Uganda membuahkan salah satu aliansi paling tidak lazim dan berdampak luas dalam sejarah modern. Aliansi ini berwujud dalam persekutuan militer dan ideologis yang mendalam dengan Organisasi Pembebasan Palestina (Palestine Liberation Organization / PLO). Setelah memutus hubungan yang dulunya sangat erat dengan Israel, Amin mengubah Uganda dari sebuah zona penyangga strategis Zionis menjadi pusat komando serta pangkalan pelatihan utama bagi para pejuang radikal Palestina di benua Afrika. Kolaborasi ini bukanlah sekadar manuver diplomasi transaksional demi mengamankan kucuran petrodolar Arab semata. Lebih dari itu, kerja sama ini merupakan perwujudan konkret dari jaringan gerakan Dunia Ketiga yang mempertemukan retorika anti-Zionisme ekstrem sang diktator dengan proyek revolusioner Palestina. Keterlibatan langsung para komandan PLO dalam mesin keamanan internal Uganda pada akhirnya mengeskalasi konflik Timur Tengah hingga melampaui tapal batas wilayah aslinya. Eskalasi tersebut memuncak pada krisis penyanderaan internasional Operasi Entebbe pada tahun 1976, yang menjadi sebuah titik nadir bersejarah. Peristiwa ini menegaskan betapa eratnya jalinan nasib dan kekerasan antara rezim militer Idi Amin dengan gerakan perlawanan Palestina sebelum keduanya dihantam oleh kejatuhan rezim Kampala.

Setelah memutus hubungan yang dulunya sangat erat dengan Israel, Amin mengubah Uganda dari sebuah zona penyangga strategis Zionis menjadi pusat komando serta pangkalan pelatihan utama bagi para pejuang radikal Palestina di benua Afrika. (Sumber: https://www.jpost.com/history/article-901266?utm)

DARI SEKUTU STRATEGIS MENJADI MUSUH BEBUYUTAN ISRAEL

Pada akhir tahun 1950-an hingga awal 1960-an, Israel mencurahkan sumber daya yang sangat signifikan untuk membina hubungan diplomatik dengan negara-negara Afrika yang baru merdeka. Uganda, yang memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1962, menduduki posisi yang sangat krusial dalam kalkulasi geopolitik Israel saat itu. Melalui Departemen Kerja Sama Internasional Kementerian Luar Negeri Israel (Mashav), Israel memprakarsai proyek pelatihan pertanian, koperatif, infrastruktur, hingga bantuan militer ekstensif. Bagi Israel, Uganda adalah kunci strategis untuk menembus kepungan negara-negara Arab yang bermusuhan. Pada saat yang sama, Uganda menjadi zona penyangga karena berbatasan langsung dengan Sudan, negara yang sedang terlibat perang saudara antara pemerintah utara berpenduduk Arab-Muslim dan kelompok pemberontak Selatan (Anyanya) yang berpenduduk Afrika kulit hitam Kristen serta animisme. Keterlibatan awal Israel di Uganda sejatinya dipenuhi oleh antusiasme tinggi, meskipun pada mulanya ditandai oleh minimnya pengetahuan mendalam mengenai dinamika lokal. Salah satu insiden menarik terjadi pada tahun 1960 ketika seorang penipu yang mengaku sebagai pemimpin politik Uganda, Milton Obote, diterima secara resmi di Israel sebelum identitas aslinya terungkap. Milton Obote yang asli baru berkunjung pada September 1962, yaitu sebulan sebelum kemerdekaan Uganda, untuk menjalin kerja sama teknis dan keamanan secara konkret. Setelah kemerdekaan, Obote yang menjabat sebagai Perdana Menteri memanfaatkan bantuan Israel untuk membebaskan negerinya dari ketergantungan mutlak pada Inggris. Di pihak lain, Israel mendapat dukungan diplomatik di forum internasional serta landasan strategis di kawasan Danau-Danau Besar Afrika. Selain itu, dinamika kawasan juga dipicu oleh langkah Israel yang merencanakan imigrasi sekitar tiga juta warga Yahudi tambahan sejak Februari 1959. Israel juga memulai proyek pengalihan air Sungai Yordan pada akhir 1963, yang kian memicu eskalasi ketegangan dengan negara-negara Arab di sekitarnya.

Presiden Idi Amin (kiri) bersama kepala Pasukan Pertahanan Israel saat itu, Haim Bar-Lev, ketika hubungan antara Uganda dan Israel masih erat. Pada akhir tahun 1950-an hingga awal 1960-an, Israel mencurahkan sumber daya yang sangat signifikan untuk membina hubungan diplomatik dengan negara-negara Afrika yang baru merdeka. (Sumber: https://www.monitor.co.ug/uganda/special-reports/first-they-came-for-the-jews-4037372)

Kerja sama militer antara kedua negara berkembang sangat pesat sepanjang dekade 1960-an. Para penasihat militer Israel melatih satuan infanteri, pasukan terjun payung, dan korps lapis baja Uganda, bahkan membantu mendirikan angkatan udara Uganda yang dilengkapi pesawat jet tempur latih Fouga CM.170 Magister. Di antara para perwira Uganda yang dibina oleh Israel terdapat Idi Amin, seorang prajurit bertubuh besar dari suku Kakwa yang telah bergabung dengan tentara kolonial Inggris sejak tahun 1946. Amin dikirim ke Israel pada tahun 1965 untuk mengikuti kursus pasukan terjun payung dan dianugerahi brevet kehormatan serta julukan Ibrani Hagai Ne’eman, yang berarti juru mudi yang dapat diandalkan. Akan tetapi, hubungan Obote dan Amin yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat mulai memburuk pada akhir dekade 1960-an akibat ketegangan etnis serta kecurigaan korupsi dan pembunuhan perwira senior. Ketika Milton Obote menghadiri pertemuan puncak Persemakmuran di Singapura pada 25 Januari 1971, Idi Amin melancarkan kudeta militer untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman pemecatan dan pengadilan. Momen kudeta ini menandai awal dari perubahan drastis dalam panggung politik kawasan Afrika Timur. Meskipun Obote menuduh Israel mendalangi kudeta tersebut karena kedekatan Kolonel Baruch Bar-Lev dengan Amin, para sejarawan dan Kementerian Luar Negeri Israel menegaskan hal berbeda. Pihak Israel menyatakan bahwa tindakan Amin adalah aksi sepihak tanpa perencanaan matang dari pihak luar. Kendati demikian, Israel memilih untuk tetap mempertahankan kerja sama dengan pemerintahan baru Amin demi mengamankan pangkalan strategis mereka di Afrika Timur.

Pesawat jet tempur latih Fouga CM.170 Magister milik AU Uganda. Para penasihat militer Israel melatih satuan infanteri, pasukan terjun payung, dan korps lapis baja Uganda, bahkan membantu mendirikan angkatan udara Uganda. (Sumber: https://www.facebook.com/groups/751211339016051/posts/2055644768572695/)
Idi Amin bertemu dengan Golda Meir dalam sebuah kunjungan ke Israel pada tahun 1971. (Sumber: https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/idi-amin-meets-with-golda-meir-during-a-visit-to-israel-in-news-photo/530698266)

Masa awal kekuasaan Idi Amin sempat diwarnai oleh periode bulan madu diplomatik bersama pemerintah Israel. Amin bahkan menjadikan Israel sebagai negara asing pertama yang dikunjunginya pada bulan Juli 1971. Dalam kunjungan tersebut, ia disambut langsung oleh Perdana Menteri Golda Meir, Menteri Pertahanan Moshe Dayan, dan Menteri Luar Negeri Abba Eban. Namun, harapan tinggi militer Israel untuk memperluas pengaruhnya segera berbenturan dengan tuntutan yang tidak realistis dari Amin. Sang diktator secara mengejutkan meminta pinjaman besar sebesar sepuluh juta poundsterling, penghapusan utang persenjataan puluhan juta dolar, serta peminjaman pesawat jet tempur F-4 Phantom yang rencananya akan digunakan untuk menyerang Tanzania. Ketika pemerintah Israel menolak permintaan persenjataan mahal tersebut dan mendesak pelunasan utang proyek-proyek pembangunan yang dibuat sebelumnya, Amin mulai mencari sekutu baru yang bersedia menopang ambisi politik dan militernya. Pencarian bantuan keuangan ini pada akhirnya membawa Amin berpaling ke dunia Arab. Atas saran dari Presiden Mesir Anwar Sadat, Amin berkunjung ke Tripoli pada Februari 1972 untuk menemui pemimpin Libya, Kolonel Muammar Qaddafi. Dalam pertemuan penting tersebut, Qaddafi menjanjikan bantuan keuangan dan militer yang melimpah dengan syarat tunggal. Syarat tersebut adalah Amin harus memutus seluruh hubungan dengan entitas Zionis dan mendukung penuh perjuangan pembebasan Palestina. Sekembalinya dari Libya, Amin mulai memprovokasi dan melemparkan tuduhan-tuduhan palsu terhadap para penasihat militer Israel. Pada akhir Maret hingga awal April 1972, Amin secara drastis membatalkan seluruh kontrak militer, mengusir 470 warga dan penasihat Israel, menutup kedutaan besar Israel di Kampala, serta memutuskan hubungan diplomatik secara total.

Pesawat tempur F-4 Phantom. Idi Amin ingin meminjam jet tempur F-4 Phantom yang rencananya akan digunakan untuk menyerang Tanzania. (Sumber: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSh2mGltlUWarY4Mm2AHB1ccoc4_pU5dqX8iUWFAS1WNL7FJj_Yt2nFt7q1&s=10)
Sebagai seorang Muslim, Idi Amin memanfaatkan keyakinan Islamnya untuk menyelaraskan rezimnya dengan negara-negara Arab, sehingga memperoleh dukungan finansial dan politik yang krusial; ia pun menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan di Arab Saudi. Dalam foto ini, ia tampak bersama Raja Faisal pada tahun 1972. (Sumber: https://www.jpost.com/history/article-901266?utm)

Langkah sepihak Idi Amin pada tahun 1972 ini menjadi pemicu awal dari munculnya fenomena Domino Afrika. Kebijakan pemutusan hubungan tersebut kemudian dengan cepat diikuti oleh negara-negara Afrika lainnya seperti Chad, Kongo, Niger, Mali, dan Gabon. Keretakan diplomasi ini berlanjut hingga puncaknya pada Perang Yom Kippur bulan Oktober 1973. Saat itu, Organisasi Persatuan Afrika (Organisation of African Unity / OAU) memosisikan pendudukan Israel atas Semenanjung Sinai sebagai tindakan ilegal atas wilayah kedaulatan Afrika, yang memaksa hampir seluruh negara Afrika Sub-Sahara memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Pergeseran geopolitik ini juga berkelindan erat dengan krisis minyak tahun 1973 yang terjadi pasca-embargo OAPEC. Lonjakan harga minyak hingga empat kali lipat menghantam perekonomian negara-negara Afrika yang tidak memiliki sumber daya minyak, sehingga memicu inflasi dan menciptakan defisit neraca pembayaran yang parah. Dalam situasi kritis tersebut, diplomasi petrodolar yang dilancarkan negara-negara Arab kaya minyak melalui lembaga seperti Arab Bank for Economic Development in Africa (BADEA) dan Special Arab Fund for Africa (SAFA) menjanjikan bantuan keuangan serta kompensasi ekonomi bagi negara-negara Afrika yang bersedia mengadopsi garis politik anti-Zionis. Selain faktor ekonomi dan geopolitik, pergeseran sikap negara-negara Afrika ini sejatinya juga didasari oleh identifikasi simpatik yang mendalam terhadap perjuangan bersama melawan imperialisme, kolonialisme, dan rasisme. Berdasarkan catatan Seminar PBB Pertama tentang Masalah Palestina di Arusha pada Juli 1980, terungkap adanya kesamaan antara kebijakan rasis dan kolonialis Israel dengan rezim Afrika Selatan yang merugikan penduduk pribumi. Para ahli di seminar tersebut menyoroti kebijakan pemukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan yang merampas hak rakyat Palestina, bertujuan mengusir penduduk lokal, serta melakukan Yahudisasi yang melanggar Konvensi Jenewa Keempat. Mengingat kedalaman analisis dalam seminar tersebut, PBB mempublikasikan makalah-makalah dari 13 panelis agar dunia lebih memahami perwujudan hak-hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut. Pada akhirnya, OAU mencapai konsensus untuk tidak memperbarui hubungan dengan Israel hingga masalah Palestina terselesaikan dan hak-hak rakyat Palestina—termasuk kemerdekaan nasional dan kedaulatan—dikembalikan. Kedekatan Israel dengan rezim apartheid Afrika Selatan dan perannya sebagai pemasok senjata bagi rezim-rezim penindas di Dunia Ketiga semakin memperkuat sentimen dan solidaritas Afrika-Arab ini.


KAITAN IDEOLOGI DAN EKSPANSI OPERASIONAL PLO DI UGANDA

Setelah mengusir warga Israel, Idi Amin secara agresif merangkul retorika anti-Semit dan menyelaraskan kebijakannya dengan kepentingan negara-negara Arab serta gerakan perlawanan Palestina. Langkah ini bertepatan dengan dinamika internal perlawanan Palestina yang sejak akhir dekade 1960-an hingga pertengahan 1980-an sedang gencar membangun jaringan revolusioner internasional. Bagi gerakan perlawanan Palestina—yang dipelopori oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Front Populer untuk Pembebasan Palestina (Popular Front for the Liberation of Palestine /PFLP), dan Front Demokratis untuk Pembebasan Palestina (Democratic Front for the Liberation of Palestine / DFLP)—ranah internasional bukanlah sekadar panggung diplomasi formal. Sebagaimana ditegaskan dalam sejarah gerakan nasional Palestina, ranah internasional tidak pernah hanya sekadar arena pelengkap. Dimensi ini merupakan bagian konstitutif yang membentuk pemikiran revolusioner Palestina itu sendiri. Pada tahun 1959, faksi Fatah meyakini bahwa solidaritas tidak akan datang dengan sendirinya melainkan harus direbut secara paksa melalui pengibaran bendera revolusi. Sementara itu pada tahun 1972, PFLP dan kelompok sayap kiri di dalam Fatah memandang dunia internasional sebagai situs strategis di mana berbagai perjuangan bertemu untuk membentuk dunia baru (worldmaking).

Poster yang menunjukkan simbol gerakan pembebasan Palestina sebagai penerus dari gerakan revolusioner dunia. (Sumber: https://www.tni.org/en/article/palestine-in-a-world-of-struggle?utm)

Evolusi dan pembentukan PLO sendiri berakar kuat dari dekade krusial antara tahun 1958 hingga 1968. Ketika Mesir dan Suriah bersatu membentuk Republik Arab Bersatu (United Arab Republic / UAR) pada Februari 1958, kesadaran rakyat Palestina untuk mengorganisir diri secara mandiri semakin menguat. Pada Maret 1959 di Kairo, Presiden UAR Gamal Abdel Nasser mengusulkan reorganisasi rakyat Palestina dan pembentukan entitas tunggal di hadapan Dewan Liga Arab. Sementara itu pada musim gugur 1959, pemimpin Irak Jenderal Abd al-Karim Qasim mengusulkan pembentukan “Republik Palestina” untuk menyaingi pengaruh Nasser. Qasim kemudian mendirikan “Resimen Pembebasan Palestina” pada Maret 1960 sebagai langkah nyata dari usulannya tersebut. Di tengah persaingan ketat antar-rezim Arab tersebut, kelompok komando rahasia (fedayeen) Palestina, terutama faksi Fatah, mulai bergerak secara aktif di tingkat akar rumput.

Logo Fatah, sebuah partai politik nasionalis dan demokrat sosial Palestina (Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Fatah).

Merespons langkah pengalihan aliran Sungai Yordan oleh Israel, KTT Arab Pertama di Kairo pada 13–17 Januari 1964 mengutuk keras agresi tersebut. KTT tersebut memberikan mandat penuh kepada Ahmad al-Shuqairi, perwakilan Palestina di Liga Arab, untuk mengorganisir rakyat Palestina. Shuqairi kemudian menyelenggarakan Kongres Nasional Palestina (PNC) pertama di Yerusalem pada 28 Mei 1964 di bawah naungan Raja Hussein dari Yordania. Pada 2 Juni 1964, PNC secara resmi mengumumkan pembentukan PLO serta mengesahkan Hukum Dasar dan Piagam Nasional 1964. Dokumen tersebut menegaskan ikatan Pan-Arab, membatalkan Deklarasi Balfour dan pembagian Palestina, serta mendefinisikan Zionisme sebagai gerakan rasis dan kolonial. Selain memilih Shuqairi sebagai presiden PLO bersama 12 anggota komite eksekutif, PNC mengaitkan hak kedaulatan tanpa mengklaim wilayah Tepi Barat, Jalur Gaza, atau al-Himma. Meskipun hasil PNC sempat dikritik oleh organisasi gerilya karena dianggap terlalu dipengaruhi instruksi dari atas (top-down), PLO berhasil meraih pengakuan resmi pada KTT Arab Kedua di Alexandria pada September 1964. Pembentukan PLO ini mendorong Fatah mendirikan sayap militernya, al-Asifa (Sang Badai), yang meluncurkan operasi militer perdananya pada Januari 1965.

Fedayeen Palestina dalam sebuah unjuk rasa Fatah di Beirut, Lebanon pada tahun 1979. (Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_political_violence)

Kekalahan tragis negara-negara Arab dalam Perang Juni 1967 menjadi titik balik yang sangat menentukan dalam panggung perlawanan orang-orang Palestina. Momen ini melahirkan kesadaran baru bahwa mengandalkan tentara reguler negara-negara Arab tidak lagi dapat diandalkan secara realistis. Implikasinya, Shuqairi dipaksa mundur dari jabatannya sehingga gerakan perlawanan Palestina berhasil terbebas dari belenggu sponsor resmi negara-negara Arab. Perlawanan sengit para pejuang Palestina dalam Pertempuran al-Karameh pada Maret 1968 yang menimbulkan kerugian signifikan bagi militer Israel sukses memicu gelombang ribuan sukarelawan baru. Momentum historis ini kemudian dimanfaatkan pada sesi keempat PNC di Kairo pada 10–17 Juli 1968 untuk mengadopsi Piagam Nasional baru yang berfokus pada gagasan nasionalis Palestina. Akhirnya, pada sesi kelima PNC di Kairo bulan Februari 1969, kepemimpinan PLO secara penuh beralih ke tangan organisasi gerilya dengan terpilihnya pemimpin Fatah, Yasser Arafat, sebagai Ketua Komite Eksekutif PLO.

Seorang tentara Israel mengumpulkan pasukan Mesir yang tertangkap untuk diperiksa identitasnya selama Perang Enam Hari, 6 Juni 1967. Kekalahan tragis negara-negara Arab dalam Perang Juni 1967 menjadi titik balik yang sangat menentukan dalam panggung perlawanan orang-orang Palestina. (Sumber: https://abcnews.com/International/50-years-today-start-1967-middle-east-war/story?id=47792713)
Pasukan Israel dalam pertempuran di Karameh. Perlawanan sengit para pejuang Palestina dalam Pertempuran al-Karameh pada Maret 1968 yang menimbulkan kerugian signifikan bagi militer Israel sukses memicu gelombang ribuan sukarelawan baru. (Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Fatah)

Pasca-peristiwa Nakba 1948 dan Perang Enam Hari 1967, internasionalisme dipahami sebagai dimensi intrinsik dari praksis strategi pembebasan Palestina. Melalui kerja organisasional, intelektual, dan operasional aktif dari mahasiswa, buruh, fedayeen, serta para pemikir Palestina, gerakan ini menempatkan dirinya sebagai pusat bagi perlawanan anti-kolonial Dunia Ketiga. Keterlibatan aktif aktor-aktor Palestina meninggalkan jejak kuat di berbagai institusi lintas negara dan membuktikan bahwa sentralitas mereka lahir dari praktik politik yang nyata. Jaringan perlawanan ini menghubungkan garis depan di Yerusalem dan Gaza dengan perjuangan pembebasan nasional di Saigon, Havana, hingga Johannesburg bersama gerakan seperti ANC di Afrika Selatan dan FRELIMO di Mozambik. Hal ini sejalan dengan pengakuan komunitas internasional sebagaimana ditekankan dalam Laporan Seminar PBB Pertama di Arusha tahun 1980, di mana PLO diakui secara luas sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina. Seminar tersebut mencatat bahwa kemampuan PLO untuk bertahan dan berkembang didukung oleh infrastruktur yang matang, sifat demokratis, serta akar politik yang kuat di kalangan rakyat Palestina. Oleh karena itu, para peserta seminar juga menggarisbawahi pentingnya mendiseminasikan informasi mengenai struktur dan aktivitas demokratis PLO kepada media massa di dunia Barat.

Penyair nasional Palestina, Mahmoud Darwish. (Sumber: https://s3.us-east-1.amazonaws.com/bomb-images/_hiresolution/darwish_01_body.jpg)

Landasan ideologis ini sejalan dengan pandangan penyair nasional Palestina, Mahmoud Darwish. Dalam dialognya dengan publik internasional, Darwish berulang kali menegaskan bahwa perjuangan Palestina tidak boleh dipangkas menjadi sekadar isu tragedi kemanusiaan atau viktimisasi pasif semata. Ia menekankan hak penuh kaum yang tertindas untuk menarasikan sejarah dan bentuk perlawanan mereka sendiri secara mandiri demi menumbangkan struktur imperialistis global. Dalam pandangannya yang termasyhur, Darwish menolak mediasi eksistensi Palestina yang hanya tersampaikan melalui narasi tragedi dan keburukan musuhnya. Ia menolak untuk sekadar “diberi suara” oleh simpati negara-negara yang lebih dekat dengan kekuasaan. Sebaliknya, Darwish mengadopsi posisi sebagai “penyair Troya” yang menuntut hak menceritakan kisah kaum yang ditaklukkan tanpa syarat yang ditetapkan pihak luar. Dalam konteks historis inilah, aliansi dengan Uganda menjadi bagian dari manuver strategis perlawanan Palestina untuk memperluas jaringan operasional mereka di benua Afrika.

Perwakilan dari Southern Christian Leadership Conference (SCLC) bertemu dengan Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Yasser Arafat di Beirut, Lebanon, pada tahun 1979. Dalam konteks historis inilah, aliansi PLO dengan Uganda menjadi bagian dari manuver strategis perlawanan Palestina untuk memperluas jaringan operasional mereka di benua Afrika. (Sumber: https://www.blackagendareport.com/black-ties-palestinian-liberation)

Pada akhir tahun 1970-an, PLO tercatat berhasil membangun pangkalan pelatihan yang kuat di Uganda yang melatih sekitar 400 pejuang. Hubungan erat ini didorong oleh krisis geopolitik yang dihadapi PLO terkait kepentingannya di benua Afrika. Ketika banyak negara Afrika Sub-Sahara mulai merasa kecewa pada kurun 1974–1975 akibat lambatnya pencairan bantuan petrodolar Arab, Idi Amin justru melihat sebuah peluang strategis. Kecewaan Afrika juga dipicu oleh persyaratan politik yang ketat serta munculnya kekhawatiran akan bentuk hegemoni baru yang mengungkit kembali luka sejarah perdagangan budak yang disokong oleh orang-orang Arab. Dalam situasi tersebut, Idi Amin secara cerdik mengeksploitasi pola hubungan transaksional ini demi menjamin kelangsungan rezimnya. Meskipun Amin memanfaatkannya demi keuntungan finansial, di tingkat benua, dukungan terhadap Palestina tetap dipandang sebagai bagian dari perjuangan sah menuntut kedaulatan dan menolak kolonialisme baru. Dalam kaitan ini, para pakar dalam Seminar PBB di Arusha (1980) mengecam keras Perjanjian Camp David yang dianggap sebagai pelanggaran nyata terhadap hak-hak rakyat Palestina. Dengan menampilkan dirinya sebagai sosok pemimpin Muslim yang taat dan penentang utama Zionisme di Afrika Timur, Amin berhasil mengamankan kucuran petrodolar yang sangat deras.

Presiden Mesir Anwar Sadat, Presiden AS Jimmy Carter, dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin tertawa bersama saat penandatanganan Perjanjian Camp David pada 17 September 1978. Perjanjian Camp David yang dianggap sebagai pelanggaran nyata terhadap hak-hak rakyat Palestina. Dengan menampilkan dirinya sebagai sosok pemimpin Muslim yang taat dan penentang utama Zionisme di Afrika Timur, Amin berhasil mengamankan kucuran petrodolar yang sangat deras. (Sumber: https://archive-share.america.gov/camp-david-accords-40-years-later/index.html)

Sebagai imbalan atas jaminan dukungan finansial yang mengalir deras dari Libya dan Arab Saudi—termasuk bantuan dari Raja Faisal berupa hibah belasan juta dolar serta pinjaman khusus—Idi Amin memberikan kebebasan penuh kepada PLO. Ia mengizinkan PLO menjadikan Uganda sebagai pangkalan operasional utama mereka di kawasan Afrika. Perwakilan PLO di Kampala dipromosikan statusnya menjadi kedutaan besar, dan Amin bahkan bermaksud menghadiahkan mereka kompleks gedung bekas Kedutaan Besar Israel. Pada bulan Juli 1972, Amin secara resmi meminta pemerintah Italia sebagai pihak perantara untuk menegosiasikan pembelian gedung kedutaan yang kosong tersebut agar dapat diserahkan kepada PLO. Namun, Kementerian Luar Negeri Israel dengan tegas menolak tawaran tersebut melalui pemerintah Italia yang saat itu menangani kepentingan Israel di Kampala sejak pengusiran di bulan April. Penolakan tegas Israel ini didasarkan pada prinsip hukum internasional yang menetapkan bahwa properti milik kedutaan asing tetap tidak dapat diganggu gugat meskipun hubungan diplomatik telah terputus.

Dua helikopter polisi Jerman Barat yang membawa teroris bersenjata beserta sembilan sandera atlet Olimpiade asal Israel berada di pangkalan angkatan udara Fuerstenfeldbruck, sekitar 20 mil di sebelah barat Munich, Jerman. Helikopter yang berada di bagian depan tampak hangus terbakar akibat ledakan granat tangan yang dipicu oleh salah seorang teroris—tindakan yang tampaknya dilakukan sebagai upaya bunuh diri agar ia tidak tertangkap—pada malam tanggal 5 September. Pada September 1972, setelah pembantaian atlet Israel di Olimpiade Munich, Amin mengirimkan telegram kontroversial kepada Sekretaris Jenderal PBB Kurt Waldheim, Yasser Arafat, dan Golda Meir. Dalam telegram tersebut, Amin memuji pemusnahan massal enam juta kaum Yahudi oleh Adolf Hitler. (Sumber: https://www.cbc.ca/radio/backstory/inside-the-munich-massacre-byron-macdonald-and-the-1972-olympics-1.3660444)

Idi Amin juga mengekspresikan transformasi politiknya melalui retorika anti-Semit ekstrem yang menyerupai propaganda Protokol Para Sesepuh Sion. Pada September 1972, setelah pembantaian atlet Israel di Olimpiade Munich, Amin mengirimkan telegram kontroversial kepada Sekretaris Jenderal PBB Kurt Waldheim, Yasser Arafat, dan Golda Meir. Dalam telegram tersebut, Amin memuji pemusnahan massal enam juta kaum Yahudi oleh Adolf Hitler di Jerman dan menyatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena orang Yahudi tidak bekerja demi kemanusiaan. “Telegram Hitler” ini memicu kemarahan internasional dari Amerika Serikat, Inggris, hingga Jerman Barat, meskipun PBB tidak mengambil tindakan tegas untuk mengeluarkan Uganda dari keanggotaan. Sebaliknya, peran penting PBB dalam menyelesaikan krisis Timur Tengah terus ditekankan, sebagaimana disepakati pada Seminar PBB di Arusha tahun 1980. Eskalasi diplomasi anti-Zionis ini mencapai puncaknya pada Sidang Umum PBB Sesi ke-30 tanggal 10 November 1975 melalui pengadopsian Resolusi 3379 yang menyatakan Zionisme sebagai bentuk rasisme. Uganda di bawah pimpinan Idi Amin mendukung penuh pengesahan resolusi tersebut untuk menegaskan kesepadanan antara Zionisme, kolonialisme pemukim, dan rezim apartheid. Posisi diplomasi internasional Amin semakin dipertegas ketika PBB menyelenggarakan peringatan Hari Solidaritas Internasional Bersama Rakyat Palestina yang Pertama pada 29 November 1978. Melalui pesan resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Komite Pelaksanaan Hak-Hak Tak Dapat Dicabut Rakyat Palestina, Amin secara terbuka memuji pengorbanan rakyat Palestina. Dalam surat tersebut, ia menegaskan kembali bahwa masalah Palestina adalah inti dari krisis Timur Tengah dan mengimbau seluruh faksi Palestina serta bangsa Arab untuk bersatu. Di dalam negeri, Amin bahkan menutup sinagog, melarang keberadaan komunitas Yahudi lokal Uganda (Abayudaya), serta menyebut para imigran India dan Pakistan yang diusirnya pada tahun 1972 sebagai “Yahudi cokelat”.

Ribuan orang Asia asal Uganda melarikan diri ke Inggris setelah Idi Amin memerintahkan pengusiran mereka. Amin menutup sinagog, melarang keberadaan komunitas Yahudi lokal Uganda (Abayudaya), serta menyebut para imigran India dan Pakistan yang diusirnya pada tahun 1972 sebagai “Yahudi cokelat”. (Sumber: https://www.bbc.com/news/world-africa-36132151)

Hubungan antara rezim Idi Amin dan perlawanan Palestina tidak berhenti pada retorika politik semata, melainkan berkembang menjadi kolaborasi operasional dan intelijen yang mendalam. Salah satu tokoh kunci dalam aliansi militer ini adalah Mayor Jenderal Mahmoud Da’as (Abu Khalid). Sebagai komandan tingkat tinggi PLO dan mantan perwira Angkatan Darat Yordania, Da’as memegang peran krusial dalam misi-misi PLO di Afrika, termasuk di Uganda. Di bawah koordinasinya, PLO mendirikan pangkalan serta kamp pelatihan militer di Uganda yang berhasil melatih sekitar 400 pejuang. Fasilitas ini juga dimanfaatkan secara intensif untuk melatih pilot-pilot Palestina dalam menerbangkan pesawat jet tempur MiG milik Angkatan Udara Uganda. Sebagai imbalan atas dukungan teknis dan militer ini, para pejuang dan anggota PLO diintegrasikan secara langsung ke dalam lingkaran dalam kekuasaan Amin. Anggota-anggota Palestina bertindak sebagai pengawal pribadi Amin dan menempati posisi kunci dalam aparat keamanan internal yang paling ditakuti di Uganda, yaitu State Research Bureau (SRB).

Mayor Jenderal Mahmoud Da’as (Abu Khalidi), komandan tingkat tinggi PLO dan mantan perwira Angkatan Darat Yordania, Da’as memegang peran krusial dalam misi-misi PLO di Afrika, termasuk di Uganda. Di bawah koordinasinya, PLO mendirikan pangkalan serta kamp pelatihan militer di Uganda yang berhasil melatih sekitar 400 pejuang. (Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Da%27as?utm)

Aparat State Research Bureau yang berkantor pusat di Nakasero, Kampala, bertanggung jawab langsung atas pembantaian dan penyiksaan ratusan ribu warga Uganda. Laporan saksi mata dari para tahanan yang berhasil selamat, seperti Apollo Lawoko, mengungkapkan keterlibatan langsung instruktur Palestina di lembaga tersebut. Para instruktur Palestina diketahui secara aktif melatih rekrutan baru SRB dalam teknik interogasi, penyiksaan, hingga metode penggorokan leher tahanan. Tokoh-tokoh Palestina seperti “Faizal dari Nil” dan “Hassan” bahkan terlihat memimpin penangkapan warga sipil di jalanan Kampala untuk dieksekusi. Di samping kehadiran PLO, mesin penindas Amin juga disokong oleh tentara bayaran Sudan selatan, imigran Nubia, penasihat Jerman Timur, serta Frank Terpil yang merupakan mantan agen CIA asal Amerika Serikat. Namun, seperti yang disesalkan dalam laporan Seminar PBB di Arusha (1980), militerisme Israel sendiri diuntungkan oleh dukungan ekstensif Amerika Serikat berupa persenjataan canggih dan pendanaan bebas pajak. Kedudukan Uganda sebagai pangkalan terdepan perlawanan Palestina semakin terbukti pada awal tahun 1976 ketika sekelompok anggota PLO tertangkap di dekat Bandara Nairobi saat berencana menembak jatuh pesawat komersial Israel. Puncak dari kolaborasi strategis dan taktis antara rezim diktatur Idi Amin, PLO, dan faksi radikal Palestina terjadi beberapa bulan kemudian dalam salah satu krisis penyanderaan paling menegangkan dalam sejarah modern.


PUNCAK KRISIS: PEMBAJAKAN AIR FRANCE DAN OPERASI ENTEBBE

Pada tanggal 27 Juni 1976, penerbangan Air France 139 yang mengangkut 248 penumpang dan awak pesawat dibajak secara dramatis setelah melakukan transit di Athena. Aksi pembajakan ini dilakukan oleh gabungan dua pejuang Palestina dari Front Populer untuk Pembebasan Palestina – Unit Operasi Luar Negeri (PFLP-EO), Jayel al-Arja dan Fayez Abdul-Rahim al-Jaber, serta dua anggota kelompok teroris Jerman Barat Sel Revolusioner (Revolutionary Cells), Wilfried Böse dan Brigitte Kuhlmann. Peristiwa penyanderaan pesawat Airbus 139 milik Air France ini kemudian dicatat oleh para sejarawan dan peneliti seperti Zaid Sekito, Charlotte Mafumbo, dan Anatoli Muleterwa sebagai insiden terorisme penyanderaan internasional pertama di Uganda. Kolaborasi lintas batas ini mencerminkan puncak manifestasi radikal dari jaringan perlawanan anti-imperialisme global yang menghubungkan faksi Palestina dengan kelompok klandestin Eropa. Setelah sempat mendarat dan mengisi bahan bakar di Benghazi, Libya, para pembajak memaksa pilot menerbangkan pesawat ke Bandara Internasional Entebbe, Uganda, di mana mereka disambut secara hangat oleh Presiden Idi Amin. Setibanya di Entebbe, tiga anggota PFLP tambahan diizinkan bergabung dengan para pembajak, sementara tentara Uganda pimpinan Amin segera mengepung terminal lama tempat para sandera ditahan.

Pada tanggal 27 Juni 1976, penerbangan Air France 139, yang melayani rute Tel Aviv–Paris dengan singgah di Athena, dibajak tidak lama setelah lepas landas. Para pembajak merupakan anggota kelompok ekstremis asal Palestina dan Jerman yang menguasai pesawat tersebut dengan menggunakan senjata serta bahan peledak, lalu mengarahkannya ke Uganda. (Sumber: https://www.instagram.com/p/DaGHIeBghT5/)

Idi Amin secara aktif memfasilitasi kebutuhan para pembajak dan menjadikan Radio Kampala sebagai saluran resmi untuk menyiarkan ultimatum mereka. Bukti kolusi ini terekam jelas dalam siaran berita berbahasa Inggris di Radio Kampala sejak awal pesawat mendarat. Pada 29 Juni, radio pemerintah tersebut menyiarkan pengumuman khusus berisi enam poin tuntutan utama PFLP. Para pembajak menuntut pembebasan 53 pejuang pro-Palestina yang dipenjara di lima negara—termasuk 40 orang di Israel, enam di Jerman Barat, lima di Kenya, satu di Swiss, dan satu di Prancis—serta uang tebusan sebesar lima juta dolar. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi dalam batas waktu 1 Juli 1976, mereka mengancam akan meledakkan pesawat dan membunuh seluruh sandera. Pada 30 Juni, Radio Kampala menyiarkan kembali ancaman PFLP untuk meledakkan pesawat beserta sandera pada esok siang jika tuntutan tidak dipenuhi. Melalui siaran tersebut, Amin mengimbau negara-negara terkait untuk segera menjawab tuntutan pembajak demi menyelamatkan nyawa sandera. Ia juga menasihati para sandera agar kelak mendesak pemerintah mereka agar tidak menunda-nunda masalah Palestina, serta menyarankan menerima tawaran Yasser Arafat untuk hidup berdampingan secara damai. Di hari yang sama, siaran radio juga menegaskan tuntutan kepada Presiden Jomo Kenyatta dari Kenya agar segera menunjukkan keberadaan lima warga Palestina yang ditahan di Kenya sebelum pukul 09.00 esok harinya.

Idi Amin berbicara kepada para sandera. (Sumber: https://www.theguardian.com/world/2016/jun/25/entebbe-raid-40-years-on-israel-palestine-binyamin-netanyahu-jonathan-freedland)

Di dalam terminal lama Entebbe, para pembajak mulai memisahkan penumpang berdasarkan paspor dan identitas agama. Warga negara Israel serta penumpang Yahudi non-Israel dipisahkan secara tegas dari kelompok penumpang umum lainnya. Sebanyak 148 penumpang non-Yahudi dan non-Israel kemudian dibebaskan oleh para pembajak dalam dua tahap. Namun, lebih dari 100 warga Israel dan awak pesawat Air France tetap ditahan di bawah ancaman senjata yang mencekam. Pembebasan selektif ini sejalan dengan pengumuman Radio Kampala pada 1 Juli yang menyebutkan bahwa PFLP menerima permintaan Amin untuk membebaskan 100 warga negara asing, kecuali kru pesawat, penumpang berkewarganegaraan ganda, dan warga Israel. Dalam siaran tersebut, PFLP juga merilis komunike bernada keras untuk terus melanjutkan program militer dan politiknya guna menyerang musuh hingga pembebasan seluruh tanah Palestina terwujud di bawah negara demokratis Arab.

Patroli PFLP di Yordania, 1969. Aksi pembajakan Air France 139 dilakukan oleh gabungan dua pejuang Palestina dari Front Populer untuk Pembebasan Palestina – Unit Operasi Luar Negeri (PFLP-EO), Jayel al-Arja dan Fayez Abdul-Rahim al-Jaber, serta dua anggota kelompok teroris Jerman Barat Sel Revolusioner (Revolutionary Cells), Wilfried Böse dan Brigitte Kuhlmann. (Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Popular_Front_for_the_Liberation_of_Palestine)

Dalam panggung diplomasi internasional, Idi Amin menampilkan dirinya sebagai mediator kemanusiaan yang berusaha menyelamatkan nyawa para sandera. Namun bagi pemerintah Israel di Yerusalem, kolusi nyata antara Amin dan PFLP sudah sangat jelas terbukti. Kenyataan inilah yang kelak dijadikan salah satu alasan utama oleh Israel untuk melancarkan aksi penyelamatan militer yang dramatis. Militer Uganda bukannya menjaga para pembajak, melainkan berpartisipasi langsung dalam mengamankan perimeter penahanan sandera. Selama hari-hari krisis tersebut, pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Yitzhak Rabin, Menteri Pertahanan Shimon Peres, dan Menteri Luar Negeri Yigal Allon melakukan penafsiran situasi secara cermat. Di satu sisi, Israel membuka saluran komunikasi rahasia melalui mantan Atase Militer Kolonel Baruch “Burka” Bar-Lev, yang menelepon Amin secara langsung dari Israel untuk memanfaatkan ego sang diktator. Melalui sambungan telepon tersebut, Amin mengklaim bersikap netral, namun terus mendesak Israel agar tunduk pada seluruh tuntutan PFLP. Percakapan ini secara mengejutkan turut disiarkan oleh Radio Kampala pada 30 Juni, di mana Amin secara terbuka menginstruksikan Bar-Lev untuk mendesak pemerintah Israel agar segera menerima tuntutan PFLP melalui Prancis.

Kru pesawat Hercules Israel. (Sumber: https://www.idf.il/en/mini-sites/wars-and-operations/operation-entebbe-air-france-flight-139-hijacking-rescue/)

Penundaan tenggat waktu hingga Minggu, 4 Juli pukul 11 siang GMT yang diberikan PFLP dimanfaatkan Amin untuk menghadiri KTT Organisasi Persatuan Afrika (OAU) di Mauritius. Di forum internasional tersebut, Amin menyampaikan pidato yang secara terbuka membela perjuangan Palestina dan mengutuk Israel sembari menggalang solidaritas panggung benua. Dalam pidatonya di hadapan majelis pada 2 Juli, Amin menyampaikan pesan dari PFLP bahwa mereka mendukung penuh perjuangan kebebasan di Afrika. Ia kembali mengklaim bahwa pendaratan pesawat di Uganda semata-mata hanyalah karena alasan kemanusiaan. Amin memohon kepada seluruh pemimpin benua agar ikut mendesak Israel membebaskan para tahanan yang diminta oleh PFLP. Pidato Amin ini sangat resonan dengan sentimen resmi OAU saat itu yang memang menentang pelanggaran sistematis PBB oleh Israel, menyamakan kebijakan Israel dengan kolonialisme dan rasisme, serta menuntut pengembalian hak-hak fundamental rakyat Palestina.

Para sandera kembali ke Tel Aviv. (Sumber: https://www.theguardian.com/world/2016/jun/25/entebbe-raid-40-years-on-israel-palestine-binyamin-netanyahu-jonathan-freedland)

Ketika menyadari bahwa diplomasi hanyalah taktik penguluran waktu, pemerintah Israel menyetujui rencana operasi militer jarak jauh yang sangat berani. Pada malam hari tanggal 3 Juli 1976, empat pesawat angkut C-130 Hercules milik Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mendarat secara diam-diam di Bandara Entebbe di bawah komando Brigjen Dan Shomron dan Mayjen Yekutiel Adam. Tim komando Israel menggunakan mobil Mercedes hitam dan Land Rover yang disamarkan agar menyerupai iring-iringan kendaraan pribadi Idi Amin guna menembus penjagaan tentara Uganda di luar terminal. Dalam serangan kilat yang berlangsung sekitar satu jam, pasukan komando Israel berhasil menyerbu terminal lama dan membunuh seluruh pembajak dari PFLP serta Sel Revolusioner. Selain menembak mati belasan tentara Uganda yang melawan, pasukan Israel menghancurkan deretan pesawat tempur MiG milik Uganda di landasan udara. Sebanyak 102 sandera berhasil diselamatkan dan diterbangkan kembali ke Israel dengan selamat. Operasi Entebbe ini memakan korban jiwa dari pihak Israel, termasuk komandan Yoni Netanyahu yang tewas dalam baku tembak, serta tiga sandera yang gugur di lokasi. Menyusul operasi militer tersebut, pada 5 Juli, PFLP merilis komunike yang menyatakan bahwa darah warga Palestina dan warga Uganda telah bercampur di tanah Uganda dalam perjuangan melawan imperialisme dan Zionisme.

Kasus penculikan dan pembunuhan Dora Bloch ini menjadi kajian sejarah krusial mengenai praktik terorisme negara (state terrorism) di Uganda. Berdasarkan analisis Teori Terorisme Kritis (Critical Terrorism Theory/CTT), tindakan aparat keamanan Uganda dalam kasus Bloch memberikan bukti eksplisit atas peran langsung aktor-aktor negara dalam aksi teror. (Sumber: https://www.facebook.com/ndaviral/posts/on-this-day-4-july-1976-exactly-50-years-ago-dora-bloch-a-74-year-old-british-is/1444791584335109/)

Keberhasilan Operasi Entebbe mempermalukan Idi Amin secara telak di mata dunia dan memicu pembalasan dendam yang kejam di dalam negeri Uganda. Salah satu sandera, Dora Bloch, seorang wanita warga negara Inggris-Israel berusia 74 tahun yang sedang dirawat di Rumah Sakit Mulago di Kampala sebelum serangan terjadi, tertinggal saat operasi pembebasan. Ia kemudian diseret dari tempat tidurnya, diculik, dihilangkan, dan dibunuh secara kejam oleh dua perwira tentara atas perintah langsung dari Amin. Kasus penculikan dan pembunuhan Dora Bloch ini menjadi kajian sejarah krusial mengenai praktik terorisme negara (state terrorism) di Uganda. Berdasarkan analisis Teori Terorisme Kritis (Critical Terrorism Theory/CTT), tindakan aparat keamanan Uganda dalam kasus Bloch memberikan bukti eksplisit atas peran langsung aktor-aktor negara dalam aksi teror. Peristiwa tragis ini tidak hanya memperlihatkan manifestasi kekerasan rezim Amin, tetapi juga berdampak buruk secara sistematis terhadap kedudukan geopolitik Uganda serta hubungan diplomasinya dengan dunia internasional. Selain itu, Amin memerintahkan pembunuhan terhadap 12 tentara Uganda yang dituduh lalai di Entebbe. Ia juga melancarkan pembersihan berdarah terhadap warga negara Kenya yang bermukim di Uganda—mengakibatkan sekitar 245 orang tewas—sebagai pembalasan atas bantuan logistik yang diberikan Kenya kepada pesawat militer Israel.


KEJATUHAN REZIM IDI AMIN DAN DIPULIHKANNYA HUBUNGAN DIPLOMATIK

Serbuan militer Israel di Entebbe merusak citra militer Idi Amin secara permanen dan mempercepat kejatuhan ekonomi serta stabilitas politik Uganda. Isolasi internasional yang kian parah, ditambah pengusiran pengusaha Asia dan persekusi terhadap tokoh-tokoh Kristen serta suku oposisi, membuat rezim Amin sepenuhnya bergantung pada bantuan keuangan Libya, tentara bayaran, dan milisi PLO. Ketergantungan ekonomi ini mencerminkan kerapuhan hubungan transaksional Afro-Arab yang tidak didasari oleh pembangunan struktur produksi berkelanjutan. Pada masa ini, Amin yang terbukti oportunistis dan kerap membuang sekutunya ketika tidak lagi berguna, mendapati dirinya semakin terisolasi di panggung dunia. Hubungan diplomatiknya yang tegang diperburuk oleh sanksi ekonomi Amerika Serikat akibat rekor buruk pelanggaran hak asasi manusia, serta memburuknya hubungan dengan Uni Soviet pada tahun 1978 yang menghentikan bantuan. Meskipun demikian, Uganda tetap menerima pasokan dari pedagang senjata swasta, perusahaan dari AS, Inggris, dan Kenya, serta pendanaan dari Bank Dunia Islam. Walaupun Presiden Tanzania Julius Nyerere memohon Kenya memutus distribusi bahan bakar ke Uganda, pemerintahan Presiden Daniel arap Moi di Kenya tetap mempertahankan hubungan ekonomi tersebut atas dalih netralitas. Terdapat pula banyak desas-desus bahwa berbagai negara secara rahasia memasok persenjataan dan dana kepada Amin, sementara ketegangan internal di dalam tubuh angkatan darat Uganda terus memicu percobaan kudeta yang tak berkesudahan.

Pemimpin Libya Muammar Gaddafi (dalam gambar) memasok pasukan dan perlengkapan militer kepada Uganda selama perang melawan Tanzania berlangsung. (Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_support_of_Uganda_in_the_Uganda%E2%80%93Tanzania_War?utm)

Pada akhir tahun 1978, dalam upaya mengalihkan perhatian publik dari krisis domestik yang kian memburuk, Amin memerintahkan pasukannya untuk menginvasi dan mencaplok wilayah Kagera di perbatasan Tanzania. Presiden Tanzania, Julius Nyerere, membalas tindakan agresif tersebut dengan melancarkan serangan balasan berskala besar. Serangan Tanzania didukung oleh ribuan pejuang pengasingan Uganda yang tergabung dalam Uganda National Liberation Army (UNLA), sehingga Perang Uganda-Tanzania pun pecah. Sesaat sebelum invasi militer ke Kagera, Amin secara khusus meminta Muammar Qaddafi untuk turun tangan mengatasi ketegangan. Libya, yang memiliki investasi finansial dan politik besar di Uganda setelah bisnis mereka mengambil alih posisi ekonomi warga Asia yang diusir pada tahun 1972, menganggap Uganda sebagai basis penting bagi PLO serta sekutu strategis. Pada awalnya Libya berusaha menjadi mediator dalam konflik tersebut, namun upaya mediasi itu ditolak mentah-mentah oleh pihak Tanzania. Akibat kegagalan diplomasi tersebut, pada bulan Desember 1978, Libya mulai mengirimkan pasukannya secara rahasia ke Kampala untuk mendukung rezim Amin.

Pada akhir tahun 1978, dalam upaya mengalihkan perhatian publik dari krisis domestik yang kian memburuk, Amin memerintahkan pasukannya untuk menginvasi dan mencaplok wilayah Kagera di perbatasan Tanzania. (Sumber: https://www.newvision.co.ug/news/1508815/amin-annexed-kagera-salient-uganda)

Dalam pertempuran sengit yang memasuki bulan keempat pada awal tahun 1979—ketika pasukan Tanzania berada sangat dekat dengan Kampala—Amin memanfaatkan pembukaan konferensi Bank Pembangunan Islam (IDB) di Kampala. Di forum tersebut, ia mengumumkan bahwa tentara Palestina dan Libya bertempur berdampingan dengan pasukan Uganda di garis depan. Faktanya, Qaddafi mengerahkan total sekitar 4.500 tentara Libya ke Uganda yang terdiri dari milisi rakyat, unit reguler, dan Legiun Pan-Afrika yang berisi tentara bayaran serta narapidana. Pasukan Libya ini dipersenjatai dengan persenjataan berat seperti tank T-55, APC, peluncur roket Katyusha BM-21, artileri, hingga pesawat pengebom Tupolev Tu-22. Selain bantuan Libya, Amin mempekerjakan teknisi dari Pakistan dan melakukan kunjungan khusus ke Arab Saudi untuk meminta dukungan keuangan militer mendesak. Sementara itu, kontingen Palestina yang terdiri dari sekitar 400 gerilyawan dipimpin langsung oleh komandan lapangan seperti Kolonel Mutlaq Hamdan dan Mayor Wassef Erekat. Mengingat kedekatan aliansi Uganda dan PLO, komando tinggi PLO merasa sangat khawatir bahwa kejatuhan rezim Amin akan mengakibatkan terusirnya para militan Palestina dari Uganda. Mahmoud Da’as ditunjuk sebagai komandan pengganti di Uganda ketika sebagian besar komandan lapangan PLO terluka dalam Pertempuran Lukaya pada 9 Maret 1979. Pertempuran Lukaya berujung bencana kegagalan total yang menewaskan sekitar 200 tentara Libya dan membuat sisa pasukan kocar-kacir akibat komunikasi yang buruk dan tidak disiplinnya tentara Uganda. Menyadari kekalahan sudah di depan mata, Da’as berupaya menyelamatkan sisa pasukannya dengan membagi mereka ke dalam dua kelompok: satu kelompok mengamankan rute pelarian ke Sudan, dan kelompok lainnya mencoba bertahan di kota strategis Mpigi.

Pasukan Libya yang dikirim untuk membantu Amin. (Sumber: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRWopGA09DW8VHpcF85HZPWMAP0aK2YrVwsmXO0v-OssQ&s=10)

Dengan retorika khasnya melalui siaran radio pemerintah, Amin mengklaim jumlah pasukan penyerbu mencapai 40.000 orang meskipun angka sebenarnya diperkirakan sekitar 8.000 orang. Dalam siarannya, ia menuduh bahwa tentara serta tentara bayaran Israel bertempur aktif di pihak Tanzania. Ia secara terbuka menyebut musuh-musuhnya sebagai “agen imperialisme, rasisme, dan Zionis,” serta “musuh Islam dan Kristen.” Amin memuji pengalaman tempur berharga yang didapat pasukan Uganda dan Palestina yang berjuang bahu-membahu di medan perang. Ia sekaligus menegaskan tekadnya untuk menghancurkan musuh yang ia tuduh menduduki tanah Arab secara ilegal dan mempraktikkan diskriminasi rasial di Afrika bagian selatan.

Tentara Tanzania memasuki Kampala setelah menggulingkan Idi Amin pada April 1979. (Sumber: https://www.monitor.co.ug/uganda/magazines/people-power/how-mbarara-kampala-fell-to-tanzanian-army-1570886)

Pada akhirnya, ratusan tentara Libya dan sekitar 200 pejuang Palestina tewas di medan perang saat berusaha mempertahankan rezim Amin dari gempuran pasukan Tanzania. Bantuan militer gabungan tersebut ternyata tidak mampu membendung kejatuhan Kampala yang akhirnya direbut oleh pasukan Tanzania dan pemberontak Uganda pada 11 April 1979. Sebelum kejatuhan Kampala, pasukan Tanzania terlebih dahulu menghantam Entebbe pada bulan April, membunuh lebih dari 300 tentara Libya dan merampas persenjataan besar mereka. Demi menghindari eskalasi ketegangan “Afro-Arab” lebih lanjut, Presiden Nyerere dengan sengaja membiarkan satu koridor di timur Kampala menuju Jinja tetap terbuka agar sisa-sisa pasukan Libya dapat melarikan diri. Mahmoud Da’as berhasil memimpin pasukan PLO yang selamat mundur ke arah utara menuju Sudan melalui perjalanan yang sangat berat. Idi Amin sendiri melarikan diri menggunakan helikopter menuju Libya, sebelum akhirnya menetap di Jeddah, Arab Saudi, di bawah suaka kerajaan. Sang diktator akhirnya meninggal dunia di Arab Saudi pada 16 Agustus 2003 tanpa pernah diadili atas kejahatan kemanusiaannya.

Tentara Tanzania di Uganda. (Sumber: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQVR6h0gZzUjMmrH_Qs_2x-XiclyyXmweomdPU3PAqVruP4nfDnUILJxIjl&s=10)

Setelah penggulingan Idi Amin pada tahun 1979, sisa-sisa jenazah Dora Bloch baru berhasil ditemukan, mengakhiri spekulasi dan teori konspirasi bertahun-tahun. Pemerintah baru Uganda di bawah pimpinan Yusuf Lule membantu menemukan dan menyerahkan jenazah Dora Bloch sehingga dapat dimakamkan secara layak di Israel. Kendati demikian, pemutusan hubungan diplomatik antara Israel dan Uganda tetap berlangsung selama 22 tahun. Negara-negara Afrika secara umum bersikap hati-hati, sementara Israel belajar menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih realistis dan terukur di benua tersebut. Seiring berakhirnya Perang Dingin, runtuhnya Blok Timur, dan disepakatinya Perjanjian Oslo pada tahun 1993 antara Israel dan PLO, peta geopolitik global mengalami pergeseran mendasar. Pergeseran ini dipicu oleh runtuhnya cita-cita Dunia Ketiga sebagai proyek politik, yang merobek relasi antar-kelompok perlawanan lintas negara. Akibatnya, jaringan solidaritas anti-imperialisme Dunia Ketiga yang sebelumnya melandasi kehadiran gerakan Palestina di Afrika terdepolitisasi dan digantikan oleh kerangka bantuan kemanusiaan serta pembangunan kapasitas negara (state-building).

Yasser Arafat dengan Mwanga Amin. Episode hubungan antara gerakan perlawanan Palestina dan Idi Amin, sepertinya menjadi catatan kelam yang sebaiknya dilupakan rakyat Palestina. (Sumber: https://artsandculture.google.com/asset/yasser-arafat-with-mwanga-amin-0098/CQEL0a64hRitXw?hl=id)

Perubahan struktur internasional ini membuka ruang diplomasi baru di Afrika Timur, menandai transisi dari era resolusi PBB 1980-an menuju era negosiasi langsung. Hubungan diplomatik resmi antara Israel dan Uganda baru dipulihkan sepenuhnya pada 29 Juli 1994 di bawah kepemimpinan Presiden Yoweri Museveni. Museveni, yang naik ke tampuk kekuasaan pada Januari 1986, awalnya bersikap dingin terhadap pihak Barat dan Israel. Namun, seiring dengan upayanya membangkitkan kembali perekonomian Uganda yang hancur serta penandatanganan Perjanjian Oslo 1993, iklim politik luar negeri Uganda berubah secara signifikan. Setelah Perjanjian Oslo tersebut, tokoh-tokoh kunci PLO seperti Mahmoud Da’as kembali ke Palestina dan Da’as kemudian menjabat sebagai penasihat militer Yasser Arafat. Perjanjian pemulihan hubungan diplomatik ditandatangani di Kampala oleh Presiden Museveni dan Dr. Arye Oded yang bertindak sebagai Duta Besar Israel. Sejak saat itu, kerja sama politik, ekonomi, dan kebudayaan antara Israel dan Uganda kembali terjalin erat, menandai berakhirnya babak kelam yang pernah menghubungkan Kampala dengan konflik Timur Tengah di bawah kediktatoran Idi Amin.

Diterjemahkan, ditambahkan dan disunting kembali dari:

https://jcfa.org/article/israeli-ugandan-relations-in-the-time-of-idi-amin/?utm

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1979/05/28/foreigners-aided-amin/d6fd073a-fa38-43db-bd97-98261e83fbc9/?utm

https://www.cambridge.org/core/books/abs/undeclared-wars-with-israel/entebbe-hijacking-and-the-west-german-revolutionary-cells/DC00698E12D516AEC7AF0E8E968118E4?utm

https://www.jta.org/archive/special-to-jta-record-of-ugandas-collaboration-with-the-air-france-plane-hijackers?utm

https://www.jpost.com/history/article-901266?utm

https://www.tni.org/en/article/palestine-in-a-world-of-struggle?utm

https://www.foreignaffairs.com/articles/africa/1975-07-01/black-africa-and-arabs?utm

https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-193667/?utm

https://unispal.un.org/pdfs/80-1.pdf?utm

https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-210103/?utm

https://digitallibrary.un.org/record/745168/files/A_PV-2398-EN.pdf?utm

https://digital.bentley.umich.edu/midaily/mdp.39015071754381/566?utm

https://journals.mak.ac.ug/mawazo/article/view/230?utm

https://en.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Da%27as?utm

https://www.jta.org/archive/special-to-jta-record-of-ugandas-collaboration-with-the-air-france-plane-hijackers?utm

https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_support_of_Uganda_in_the_Uganda%E2%80%93Tanzania_War?utm

Israel Rejects Ugandan Offer to Buy Vacant Embassy Building

 

Exit mobile version