Bagaimana Mesir Menjadi Republik dan Lepas dari Kolonisasi Inggris
Pada tanggal 28 Februari 1922 Inggris secara sepihak mengakui kemerdekaan politik Mesir. Itu adalah langkah yang dipaksakan. Terlepas dari kenyataan bahwa Mesir, yang sebenarnya merupakan semi-koloni, adalah akuisisi terpenting Kerajaan Inggris, London terpaksa memberikan kemerdekaan penuh kepada Mesir. Penyebabnya adalah protes massal terhadap status subordinat Mesir yang tidak bisa diredam oleh pemerintah Inggris.
PROTEKTORAT INGGRIS DAN MUNCULNYA BIBIT NASIONALISME
Selama lebih dari tujuh tahun, dari tahun 1914 hingga 1922, Mesir menjadi protektorat Inggris Raya. Negara ini memperoleh status ini setelah penggulingan Khedive Mesir yang terakhir, Abbas II (pada awal tahun 1867, sultan Turki memberikan gelar “khedive” kepada penguasa Mesir yang sudah semi-merdeka, yang mengangkat status penguasa Mesir diatas gubernur-gubernur lainnya di Kesultanan Utsmaniyah). Ketika Khedive terakhir Abbas Hilmi II memihak Kesultanan Utsmaniyah pada awal Perang Dunia I, kalangan elit politik Mesir yang didukung Inggris dengan cepat mengorganisir suatu kudeta. Sang Khedive sedang mengunjungi Istanbul ketika pada tanggal 19 Desember 1914 dicopot dari jabatannya. Kekuasaan di negara tersebut secara resmi diserahkan kepada pamannya Hussein Kamel (1853-1917), yang kemudian mengambil gelar Sultan. Faktanya, Mesir, yang diproklamasikan sebagai protektorat Inggris, berada di bawah kendali eksternal Inggris Raya. Maka berakhirlah kisah berabad-abad keberadaan Mesir sebagai bagian dari Kesultanan Utsmaniyah. Mesir kemudian diproklamasikan kembali sebagai kesultanan (yang telah dihancurkan oleh Ottoman pada tahun 1517) di bawah protektorat Inggris, dan kepala negara secara resmi menyandang gelar Sultan Mesir dan Sudan. Perkembangan ini membuat elit politik dan intelektual Mesir terpecah. Sebagian elit politik merasa puas dengan status negara yang ada, namun sebagian elit Mesir lainnya yang lebih aktif dan berorientasi pada modernisasi percaya bahwa Mesir harus memperoleh kemerdekaan politik yang sesungguhnya – tidak hanya dari Kesultanan Utsmaniyah, tetapi juga dari Inggris. Sejak awal abad kedua puluh di Mesir, nasionalisme Arab semakin kuat, yang berfokus pada modernisasi masyarakat Mesir dan, pada saat yang sama, pada pembebasannya dari “kontrol eksternal”. Ahmed Fuad (1868-1936) – adik Sultan Hussein Kamel juga bersimpati dengan kaum nasionalis. Ahmed Fuad dibesarkan di Italia. Di masa mudanya ia bertugas di tentara Italia dan sangat menyadari perlunya modernisasi dan penguatan Mesir. Sepeninggal Sultan Hussein Kamel pada tahun 1917, putranya pangeran Kamaluddin Hussein harusnya naik takhta, namun ia menolak takhta Sultan dan Ahmed Fuad I menjadi penguasa baru negara tersebut.
Pada bulan November, partai politik Wafd (“Delegasi”) dibentuk di Mesir di Mesir. Awalnya merupakan lingkaran politik kecil para intelektual Mesir yang hanya berjumlah 1.918 orang. Pendiri organisasi nasionalis liberal ini adalah Saad Zaghloul (1857-1927), seorang veteran gerakan anti-Inggris. Saad Zaghloul adalah tipikal perwakilan kaum intelektual baru Mesir. Berasal dari desa Ibyana di provinsi Kafr el-Sheikh, Saad Zaghloul adalah putra seorang kepala desa yang kaya dan menjadi tuan tanah. Pendidikan diterima Saad di sekolah Muslim, kemudian di madrasah dan di Universitas Al-Azhar yang terkenal – salah satu pusat pendidikan Islam dunia. Selama masa studinya di universitas itulah Saad Zaghloul bertemu dengan pemimpin agama dan politik terkenal Muhammad Abduh, yang pada waktu itu menerbitkan surat kabar Al-Wakai al-Mishriya (peristiwa Mesir). Muhammad Abduh (1849-1905), asal Turkmenistan, sudah menjadi salah satu ideolog gerakan anti-kolonial dan pan-Islam di Mesir, dan kemudian, setelah melalui penindasaan penguasa kolonial, mampu menjadi mufti Mesir. Abduh memanggil Saad Zaghloul untuk bekerja di sebuah surat kabar, namun pada tahun 1882, Muhammad Abduh diusir dari Mesir selama enam tahun karena mendukung pemberontakan Arabi Pasha. Sementara itu, karier Zaghloul pun semakin sukses. Meskipun Zaghloul sudah memiliki media publikasi di surat kabar Abduh, di mana ia menentang monarki absolut dan mempromosikan perlunya reformasi politik di Mesir, ia diterima bekerja di Kementerian Dalam Negeri negara tersebut. Namun kehidupan damai tidak membuat tenang Zaghloul – ketika Inggris menduduki Mesir, ia bergabung dengan Masyarakat Retribusi (“Jamaa al-Intiq”), yang sedang mempersiapkan pemberontakan anti-Inggris.
Pada tahun 1883, Saad Zaghloul ditangkap, tetapi penyelidik tidak dapat mengumpulkan bukti, setelah itu Saad dan temannya Sacr dibebaskan. Tentu saja, karir Saad di Kementerian Dalam Negeri Mesir setelah ia dipenjara, tidak lagi berlanjut, namun ia mengambil praktik hukum dan secara bertahap menjadi salah satu pengacara paling terkenal dan bergaji tinggi di Mesir. Sosoknya sebagai pengacara sukses memberi Zaghloul kesempatan masuk ke dunia elit politik dan ekonomi Mesir. Namun peran yang lebih besar dalam perkembangan karir Saad Zaghloul dipengaruhi oleh pernikahannya dengan putri Perdana Menteri Mesir Mustafa Fahmi. Saad Zaghloul kemudian menjadi penasihat Pengadilan Banding, yang tidak menghalanginya untuk melanjutkan aktivitas oposisinya sebagai salah satu peserta aktif dalam gerakan pembebasan nasional Mesir. Pada tahun 1906, Zaghloul menduduki jabatan tinggi sebagai Menteri Pendidikan Mesir. Salah satu langkah pertama Zaghloul adalah mengubah sekolah-sekolah Mesir menjadi berbahasa Arab. Selain itu, Saad Zaghloul menyampaikan gagasan yang sangat revolusioner bagi dunia Arab tentang pengembangan pendidikan perempuan. Pada tahun 1907, ia berpartisipasi dalam pembentukan Partai Rakyat Mesir, dan pada tahun 1910-1912 ia menjabat sebagai Menteri Kehakiman Mesir. Karena konflik dengan Khedive Abbas II, Zaghloul dicopot dari pemerintahan, namun pada tahun 1913 ia terpilih menjadi anggota Dewan Legislatif dari Kairo dan menjabat sebagai wakil presiden pertama Dewan Legislatif. Di Dewan Legislatif, Zaghloul melanjutkan aktivitas oposisi dan menganjurkan pembebasan Mesir lebih lanjut dari pengaruh Inggris. Menjadi pemimpin organisasi kecil “Wafd”, Zaghloul segera memberikan dorongan baru bagi gerakan anti-Inggris. Pemerintah Inggris yang khawatir kemudian memilih untuk bertindak represif. Pada 8 Maret 1919 Zaghloul ditangkap. Pihak berwenang Inggris lalu mengirimnya ke pulau Malta, yang digunakan untuk menampung tahanan politik.
DEKLARASI KEMERDEKAAN KERAJAAN MESIR
Penangkapan dan deportasi Saad Zaghloul menyebabkan kemarahan besar di kalangan penduduk Mesir. Aksi protes kemudian dimulai di negara itu. Sepanjang paruh kedua bulan Maret 1919, demonstrasi massal terus berlanjut di Mesir, yang melibatkan hampir semua lapisan masyarakat – mulai dari pekerja dan petani hingga pendeta dan pelajar. Patut dicatat bahwa saat ini solidaritas ditunjukkan tidak hanya oleh perwakilan kelompok sosial dan lapisan ekonomi yang berbeda-beda, namun juga oleh penganut agama Islam dan Kristen. Gagasan kemerdekaam nasional Mesir ternyata menjadi pendorong utama yang mengatasi sekat-sekat sosial dan agama. Pada saat yang sama, para demonstran mencoba untuk bersikap dengan relatif damai, karena mengetahui sepenuhnya bahwa mereka dapat membangkitkan kemarahan pemerintah Inggris dan memprovokasi mereka untuk melakukan penindasan bersenjata terhadap demonstrasi tersebut. Namun, aksi demonstrasi bukannya tanpa bentrokan dan korban jiwa. Untuk menekan demonstrasi, unit ANZAC — Korps Angkatan Darat Australia dan Selandia Baru yang sejak tahun 1914 ada di Mesir dan berpartisipasi aktif dalam Perang Dunia Pertama — dikerahkan. Tentara ANZAC berulang kali menembaki demonstran. Akibat bentrokan tersebut, 800 orang tewas di pihak Mesir, dan 1.600 orang luka-luka. Gelombang protes lalu memaksa pemerintah Inggris untuk membuat konsesi. Saad Zaghloul kemudian dibebaskan. Sementara itu, pada bulan November 1919, komisi Inggris yang dipimpin oleh Alfred Milner tiba di Mesir. Pada tahun 1920, Milner melaporkan kepada Menteri Luar Negeri Inggris Lord Curzon tentang perlunya mengganti status protektorat Inggris di Mesir dengan perjanjian aliansi. Setelah itu, Curzon memberikan konsesi lebih lanjut. Ia menerima delegasi politisi Mesir yang dipimpin oleh bekas tahanan politik Saad Zaghloul dan Adly Pasha. Pada bulan Agustus 1920, sebuah perjanjian disepakati, dan disetujui pada bulan Februari 1921 oleh Parlemen Inggris. Misi Adly-Pasha tiba di London pada bulan Juni 1921. Namun, Lord Curzon tidak dapat meyakinkan menteri Inggris lainnya tentang perlunya perjanjian dengan Adly-Pasha. Pada bulan Desember 1921, darurat militer diberlakukan di Mesir. Pemimpin Partai Wafd Saad Zaghloul ditangkap dan diusir dari negara tersebut. Kali ini dia dikirim ke Seychelles. Namun sebelum itu, Inggris menawarkan Zaghloul untuk menjadi Sultan Mesir dengan imbalan menerima protektorat Inggris atas negara tersebut. Zaghloul, sebagai seorang patriot Mesir yang teguh, menolak, setelah itu dia dideportasi dari negara tersebut. Di seluruh kota Mesir, demonstrasi protes kembali dimulai, yang diikuti berbagai bentrokan dengan polisi dan tentara. Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap politik Inggris membuat London mempertimbangkan kembali hubungannya dengan Mesir.
Komisaris Tinggi Lord Allenby mengajukan proposal untuk mengakui kemerdekaan Mesir, yang disetujui oleh pemerintah Inggris dan pada akhir Februari 1922 mereka menyetujui pengakuan kemerdekaan politik Mesir. Setelah itu, Kesultanan Mesir berubah menjadi Kerajaan Mesir, dan Sultan Ahmed Fuad mengambil gelar Raja Mesir. Pada tanggal 18 Agustus 1922 Saad Zaghloul dibebaskan untuk bisa kembali ke Mesir dan mengambil alih jabatan ketua pimpinan tertinggi Partai Wafd, yang setelah merdekanya Mesir, menjadi organisasi politik terkemuka di negara itu. Saad Zaghloul, yang menjadi pemimpin partai Wafd, terus menganjurkan pengurangan ketergantungan Mesir pada Inggris. Terlepas dari kenyataan bahwa Mesir memperoleh kemerdekaan politik formal, London dengan segala cara berusaha untuk “melepaskan” Sudan dari Mesir, yang penting secara ekonomi bagi kerajaan kolonial Inggris. Meskipun penguasa Mesir, Raja Fuad, secara resmi disebut Raja Mesir dan Sudan, dan Sudan secara resmi dianggap sebagai kondominium Anglo-Mesir, pada kenyataannya, otoritas Kolonial Inggris mempunyai kendali nyata atas Sudan. Fakta ini sangat membuat kesal kaum nasionalis Mesir, yang menuntut agar Sudan berada di bawah kendali penuh Mesir. Setelah kemenangan partai Wafd dalam pemilihan parlemen tahun 1924, Saad Zaghloul pada tanggal 26 Januari 1924 mengambil alih jabatan Perdana Menteri Mesir. Dalam sejarah politik modern Mesir, Saad Zaghloul tetap menjadi salah satu patriot negara yang paling tegas dan, pada saat yang sama, berpikiran konstruktif. Berbicara tentang kemerdekaan Mesir, ia sangat menyadari perlunya modernisasi politik dan ekonomi masyarakat Mesir, menganjurkan pengembangan hubungan pasar di negara tersebut dan sistem konstitusional pemerintahan yang demokratis. Di sisi lain, Zaghloul yakin akan keunikan sejarah Mesir dan menyerukan penyatuan masyarakat Mesir tanpa memandang perbedaan agama (Muslim dan Kristen Koptik Mesir sejak dahulu kala berada dalam hubungan yang agak rumit). Rekonsiliasi umat Muslim dan Koptik Mesir demi kepentingan memperkuat negara, mengembangkan ekonomi dan budaya hanya mungkin dilakukan dalam konteks modernisasi masyarakat Mesir dan mengabstraksi ideologi negara dari perselisihan dan kontradiksi agama.
Saad Zaghloul hendak mulai memodernisasi negaranya, namun rencananya tidak didengar oleh raja Mesir Fuad dan para pejabat kerajaan. Selain itu, Inggris berusaha menentang gerakan nasionalisme Mesir dengan sekuat tenaga, karena khawatir jika terjadi kebangkitan nasional dan kebangkitan ekonomi Mesir, Inggris akan kehilangan kendali atas Terusan Suez. Oleh karena itu, meskipun Mesir memperoleh kemerdekaan resmi pada tahun 1922, London tetap mempunyai pengaruh yang besar terhadap kebijakan negara Mesir. Pertama, unit dan subunit tentara Inggris tetap berada di wilayah Mesir. Kedua, di angkatan bersenjata Mesir sendiri, jabatan terpenting ditempati oleh perwira Inggris, termasuk “sardar” – panglima tentara Mesir, yang juga orang Inggris. Di bawah kendali penuh Inggris adalah polisi Mesir, di mana posisi puncaknya juga ditempati oleh perwira Inggris. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan yang besar di kalangan patriot Mesir, di antaranya adalah aktivis radikal yang siap mengusir Inggris secara paksa dari Mesir.
Pada tanggal 19 November 1924 di Kairo, sardar tentara Mesir, Lee Stack, terbunuh. Pembunuhan seorang perwira Inggris kemudian menimbulkan reaksi langsung dan sangat keras dari London. Pada tanggal 22 November 1924 Komisaris Tinggi Inggris di Mesir, Lord Allenby, menyampaikan ultimatum kepada pemerintah Mesir. Pihak berwenang Inggris menuntut pemerintah Mesir agar:
- Meminta maaf atas pembunuhan Lee Stack,
- Segera menghukum para pelaku,
- Membayar kompensasi sebesar 500 ribu pound sterling,
- Melarang semua gerakan dan demonstrasi politik,
- Menarik semua unit dari tentara Mesir dari wilayah Sudan,
- Mencabut pembatasan yang ditetapkan untuk kepentingan pihak Mesir di wilayah Sudan,
- Berhenti menghalangi pemerintah Inggris dalam melindungi hak-hak warga negara asing yang tinggal di Mesir.
Dengan demikian, London tidak mengincar teroris pelaku, tetapi seluruh Mesir, yang dianggap bersalah atas pembunuhan Lee Stack. Hal ini lebih dari aneh, mengingat jabatan kepala polisi Kairo, tempat terjadinya pembunuhan, ditempati oleh seorang perwira Inggris. Orang Inggris itu juga menjabat Direktur Jenderal Departemen Eropa di Kementerian Keamanan Publik Mesir. Artinya, Inggrislah yang bertanggung jawab mengatur perlindungan ketertiban umum, pemberantasan kejahatan dan terorisme, serta penyelidikan kejahatan terhadap warga negara Eropa di Mesir. Namun, London memutuskan untuk menggunakan pembunuhan Lee Stack sebagai dalih untuk memberikan tekanan politik terhadap Mesir dan mempertahankan posisinya di Sudan. Pimpinan Mesir setuju untuk memenuhi hampir semua persyaratan pihak Inggris dan bahkan membayar 500 ribu pound sebagai kompensasi dalam 24 jam pertama setelah penyampaian ultimatum. Hanya dalam soal Sudan, Mesir berusaha membela kepentingannya. Kemudian Komisaris Tinggi Inggris Lord Allenby memutuskan untuk menggunakan kekerasan. Dia memberi perintah untuk menduduki bea cukai di Alexandria, mengambil kendali bea cukai atas orang-orang Mesir. Setelah itu, Sudan diubah menjadi koloni Inggris, dan pemberontakan pasukan Sudan dan Mesir yang ditempatkan di Sudan, ditumpas secara brutal. Pada tanggal 24 November 1919 Perdana Menteri Mesir Saad Zaghloul, sebagai protes terhadap kebijakan Inggris dan persetujuan Raja Fuad, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala pemerintahan. Raja Fuad kemudian juga membubarkan Parlemen Mesir, yang mendukung Zaghloul. Meski demikian keluhan para pejabat Mesir kepada Liga Bangsa-Bangsa tentang tindakan agresif Inggris tetap tidak terjawab. Kerjasama Fuad dengan Inggris jelas memberikan banyak keuntungan bagi Inggris di Mesir.
WAFD MELAWAN PENGARUH INGGRIS
Ketika raja kembali mengizinkan pada tahun 1925 untuk mengadakan pemilihan parlemen pada bulan Maret, partai Wafd meraih kemenangan penuh. Saad Zaghloul langsung terpilih sebagai ketua Dewan Deputi, namun Raja Fuad dan para pendukungnya dari Inggris tidak terlalu menyukainya. Parlemen baru ini bertahan kurang dari sehari, setelah itu dibubarkan. Selama hampir satu tahun penuh di Mesir tidak ada parlemen, dan Komisaris Inggris terus menjalankan kendali nyata atas negara tersebut, dengan dukungan penuh dari Raja Fuad. Namun, para patriot Mesir berusaha memulihkan sistem parlementer. Akhirnya, pada bulan November 1925, diadakan rapat parlemen rahasia. Kemudian Raja Fuad berusaha melakukan reformasi konstitusi yang bertujuan untuk membatasi independensi parlemen dan meningkatkan kekuasaan raja. Namun dia segera menyadari bahwa jika perubahan dilakukan, pemilihan parlemen tidak akan dilaksanakan sama sekali, karena mayoritas pemilih Mesir tidak mau memilih. Oleh karena itu, pemilihan parlemen baru tetap dilaksanakan menurut sistem lama. Pemilihan lagi-lagi dimenangkan oleh Partai Wafd, yang meraih 200 kursi di parlemen dari 214 kursi yang ada. Sesuai dengan aturan, pemimpin partai Wafd akan mengambil jabatan perdana menteri negara tersebut. Namun Komisaris Tinggi Inggris Lord Lloyd menuntut agar Saad Zaghloul dalam keadaan apa pun tidak diangkat menjadi perdana menteri. Akibatnya, Saad Zaghloul terpilih sebagai ketua Dewan Deputi parlemen, dengan semua posisi kepemimpinan di pemerintahan diduduki oleh anggota partai Wafd – lagipula, hanya partai ini yang memiliki pengaruh nyata di negara tersebut dan bisa menyatukan perwakilan dari berbagai elit politik dan intelektual Mesir. Pada tanggal 23 Agustus 1927, Saad Zaghloul meninggal dunia. Sementara itu, pemerintah Inggris kembali bernegosiasi dengan pemerintah Mesir, meski dengan mengesampingkan raja Fuad, yang setia kepada Inggris, dengan segala kesombongan mereka. Faktanya, London cenderung percaya bahwa Mesir harus kembali menjadi protektorat Inggris. Namun Mostafa el-Nahas Pasha, yang memimpin partai Wafd setelah kematian Saad Zaghloul, mencoba melakukan beberapa reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemerdekaan nyata Mesir dan kebebasan sipil rakyat Mesir. Secara khusus, dia bersikeras pada legalisasi hak membawa senjata bagi orang Mesir, yang dilarang oleh Inggris selama pendudukan Mesir. Namun kepemimpinan Inggris kembali memberikan tekanan kepada Mesir dan bahkan mengirimkan kapal perang Inggris yang berbasis di Malta ke pelabuhan Alexandria untuk menunjukkan keseriusan niat mereka jika upaya reformasi Nahas Pasha diadopsi oleh parlemen. Atas dasar tuduhan korupsi yang dibuat-buat, Nahas Pasha kemudian dicopot dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Mesir. Setelah itu, Raja Fuad kembali membubarkan parlemen dan mengamandemen konstitusi negara. Rezim di negara tersebut diperketat secara signifikan, banyak kebebasan sipil dibatasi, dan raja memperoleh kekuasaan yang sangat besar.
Terlepas dari kenyataan bahwa penyelidikan yudisial menetapkan Nahas Pasha tidak bersalah dalam tuduhan korupsi, raja, di bawah pengaruh Inggris, terus menekan partai Wafd. Sensor yang ketat diberlakukan di negara tersebut, dan represi polisi terhadap para patriot Mesir semakin intensif. Namun meskipun demikian, demonstrasi protes massal tetap terjadi di seluruh Mesir, di mana perempuan Mesir turut mengambil bagian yang sangat aktif – bagi dunia Arab, hal ini, sekali lagi, tampak luar biasa. Sementara itu, situasi di Inggris berubah dengan kemenangan Partai Buruh dalam pemilihan parlemen. Setelah itu, Lord Lloyd ditarik kembali dari jabatannya sebagai Komisaris Tinggi di Mesir, yang membuat posisi Raja Fuad semakin rentan. Pada bulan Desember 1928, Raja Fuad memutuskan untuk mengadakan pemilihan parlemen baru. Sesuai dugaan, partai Wafd kembali menang. Pemerintah Inggris lalu melanjutkan negosiasi dengan perwakilan Mesir, yang dipimpin oleh Nahas Pasha, yang kembali setelah kemenangan Partai Wafd dalam pemilihan perdana menteri negara tersebut. Partai Buruh Inggris memberikan konsesi yang signifikan pada pemerintah Mesir, tetapi gagal mencapai kesepakatan mengenai masalah Sudan. Pada bulan Juni 1930, Raja Fuad sekali lagi memberhentikan Nahas Pasha dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, dan parlemen negara tersebut dibubarkan. Namun, anggota parlemen menolak untuk mematuhi perintah raja untuk membubarkan parlemen dan pada tanggal 23 Juni 1930 berkumpul untuk rapat di gedung parlemen. Protes terhadap pembubaran parlemen, kolonialisme Inggris dan kebijakan Raja Fuad kemudian dimulai di seluruh negeri. Kali ini, untuk membubarkan demonstrasi, dikerahkan pasukan di bawah komando perwira Inggris. Bahkan Nahas Pasha, mantan perdana menteri Mesir, terluka dalam bentrokan tersebut. Sebuah konstitusi baru kemudian diadopsi di negara tersebut, yang secara signifikan meningkatkan hak raja dan membatasi hak parlemen. Faktanya, kediktatoran kerajaan didirikan di Mesir sejak tahun 1930, dengan dukungan langsung dari pasukan Inggris. Garnisun tentara Inggris berlokasi di Kairo dan Alexandria, dan Terusan Suez berada di bawah kendali Inggris. Jadi, meski kemerdekaan negara itu diproklamasikan kembali pada tahun 1922, nyatanya, delapan tahun setelah likuidasi protektorat, Mesir tetap berada di bawah kendali Inggris. Tentu saja, situasi ini tidak dapat memuaskan para patriot Mesir dari partai Wafd.
Seperti dengan patriotisme sekuler kaum Wafdist yang menganjurkan modernisasi masyarakat Mesir menurut model Eropa, emansipasi perempuan, kerja sama penduduk Muslim dan Kristen Mesir melawan penjajah Inggris, pada paruh kedua tahun 1980-an, pada tahun 1920-an. pembentukan oposisi fundamentalis berdasarkan agama terhadap rezim kerajaan dimulai di Mesir. Berbeda dengan kelompok Wafdist, kelompok fundamentalis agama menolak upaya mengikuti cara hidup Barat dan menentang modernisasi masyarakat Mesir. Akar dari fundamentalisme agama Mesir pada abad kedua puluh adalah berasal dari seorang pemuda yang masih sangat muda selama peristiwa-peristiwa bergejolak diatas – Hassan Ahmed Abdel Rahman Muhammed al-Banna yang berusia 22 tahun (1906-1949). Lulusan Sekolah Damanhur al-Banna melanjutkan pendidikannya di Institut Dar al-Ulum (House of Science) di Kairo. Setelah lulus, ia menjadi guru di sekolah rakyat di kota Ismailia di pantai Mediterania Mesir. Sekolah ini menerima pendidikan menengah bagi para pekerja yang bekerja di Terusan Suez. Hassan al-Banna bekerja sebagai guru sekolah hampir seumur hidupnya – sampai tahun 1946. Lambat laun, di sekitar al-Banna, yang menyukai teologi, sekelompok kecil orang berkumpul – seorang pembuat tembikar, penata rambut, tukang cukur, sopir , seorang tukang kebun, pekerja sosial. Awalnya, semua kegiatan kelompok kecil ini adalah mempelajari risalah agama dan berdiskusi tentang perkembangan Mesir ke depan. Berkat kerja propaganda yang aktif, jumlah anggota lingkaran mulai bertambah. Kelompok ini disebut “Ikhwanul Muslimin”, sebutan bagi para pekerja di sebuah apartemen sewaan di Ismailia. Pada awal keberadaannya, organisasi ini terutama bergerak dalam kegiatan keagamaan, pendidikan, dan amal. Popularitas persaudaraan ini disebabkan oleh fakta bahwa orang-orang dari status sosial apa pun diizinkan untuk mengambil kelas, dan pelajaran itu sendiri dapat diberikan pada malam hari yang nyaman bagi para pekerja. Inilah awal mula terbentuknya organisasi keagamaan-politik yang ditakdirkan untuk memainkan salah satu peran terpenting dalam kehidupan politik Mesir, terutama sejak paruh kedua abad ke-20. Lambat laun aliran fundamentalis keagamaan dalam gerakan nasional Mesir mulai meraih popularitas, mampu menyaingi popularitas partai Wafd. Pada saat yang sama, jika dukungan terhadap “Wafd” terutama berasal dari lapisan atas dan menengah masyarakat Mesir – borjuis nasional, sebagian pejabat pemerintah, kaum intelektual, maka “Ikhwanul Muslimin” lebih berorientasi pada kelas sosial bawah. Di sisi lain orang-orang Mesir tertarik pada gerakan keagamaan fundamentalis karena penolakan mereka terhadap cara hidup Barat dan kapitalisme.
RAJA, INGGRIS, DAN PERANG DUNIA II
Situasi politik di Mesir berubah lagi pada tahun 1935, ketika pemerintah fasis Italia menyerbu wilayah Abyssinia (Ethiopia). Revitalisasi kekuasaan Italia di Afrika Timur Laut tidak dapat diabaikan oleh otoritas Inggris, karena Inggris juga memiliki kepentingan yang serius di kawasan ini. Di masa depan, pasukan Italia yang menginvasi Ethiopia dapat menjadi ancaman bagi kekuasaan Inggris di Somalia-Inggris, Kenya, dan Sudan. Di bawah kondisi kebijakan luar negeri yang berubah, Inggris tidak dapat lagi berbicara dengan pemerintah Mesir hanya dari politik tangan besi. Selain itu, London tidak menginginkan peningkatan sentimen protes di masyarakat Mesir. Kekhawatiran besar Inggris menyebabkan kemungkinan reorientasi rakyat Mesir memihak Italia dan Jerman. Oleh karena itu, pimpinan Inggris memberikan “kelonggaran” kepada Raja Fuad untuk meliberalisasi iklim politik di negaranya. Pada tahun 1935 itu juga, konstitusi lama dipulihkan. Pada tanggal 28 April 1936 Ahmed Fuad I meninggal dunia. Takhtanya kemudian digantikan oleh putranya Farouk I yang berusia 16 tahun (1920-1965). Mengingat usia ahli waris yang masih kecil, Dewan Perwalian memerintah Mesir selama satu setengah tahun. Pada bulan Mei 1936 diadakan pemilihan parlemen Mesir, yang berakhir dengan kemenangan tanpa syarat bagi partai Wafd. Nahas Pasha kembali diangkat sebagai perdana menteri pemerintah Mesir, dan Inggris menyatakan kesiapan untuk melakukan negosiasi baru dengan Mesir dan menekankan bahwa mereka dapat membuat konsesi yang signifikan mengenai sejumlah masalah yang secara fundamental penting. Pada tanggal 26 Agustus 1936 Perjanjian Anglo-Mesir ditandatangani, yang menjelaskan sifat hubungan antara Inggris dan Kerajaan Mesir. Secara resmi, dokumen ini disebut “perjanjian penyatuan Yang Mulia Raja Inggris, dan Yang Mulia Raja Mesir”. Sesuai dengan teks perjanjian, direncanakan penarikan semua unit militer dan unit tentara Inggris dari Mesir, dengan pengecualian unit-unit yang dirancang untuk menjamin keamanan Terusan Suez. Selain itu, Inggris tetap memiliki hak untuk mengerahkan kontingen militer berkekuatan 10.000 orang di dekat Terusan Suez. Namun Mesir mendapat manfaat yang jelas, khususnya – kewajiban pihak Inggris untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentara Mesir, dan jika terjadi perang – untuk memastikan perlindungan Mesir dari agresi eksternal. Namun, dalam perjanjian baru tersebut, “masalah Sudan” masih belum sepenuhnya terselesaikan. Kaum nasionalis Mesir menuntut penolakan total terhadap campur tangan Inggris dari pemerintahan Sudan, sementara pihak Inggris bersikeras perlunya pemerintahan gabungan Inggris-Mesir di Sudan (untuk alasan yang jelas, pemerintahan Anglo-Mesir sebenarnya berarti mempertahankan Sudan sebagai koloni Inggris).
Namun, dukungan bagi para patriot Mesir juga sulit diharapkan dari raja baru Farouk. Farouk menerima pendidikan militer di Akademi Militer Kerajaan Inggris yang terkenal, serta banyak dipengaruhi oleh penasihat Inggris. Pada tanggal 29 Juli 1937 Farouk dinobatkan menjadi Raja Mesir dan menerima otoritas penuh di negara tersebut. Hampir seketika, dia menunjukkan ketidaksetujuannya dengan kebijakan pemerintahan Mesir dan pada bulan Desember 1937 memberhentikan Nahas Pasha dari jabatan perdana menteri. Pemilihan parlemen baru, yang ditunjuk oleh raja, kemudian diboikot oleh partai Wafd. Setelah menandatangani Perjanjian dengan Inggris Raya, Mesir bergabung dengan Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1937, yang secara resmi menegaskan haknya sebagai negara merdeka. Namun kenyataannya, rezim kerajaan sangat bergantung pada Inggris, yang dibantu oleh kondisi pertempuran melawan Italia di Afrika Timur Laut. Raja Farouk curiga bahwa Italia mungkin mencoba mencaplok Mesir ke wilayah Afrika mereka, jadi dia siap memberikan konsesi yang signifikan ke London dengan imbalan jaminan keamanan dari Inggris. Pada tanggal 18 Agustus 1939, pemerintah Mesir dibentuk, yang tidak memiliki partai sendiri di parlemen atau anggota parlemen. Pemerintahan ini disebut “kantor istana”, dan dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Maher Pasha (1882-1960) – seorang pendukung aktif kekuasaan kerajaan, yang sudah menjabat sebagai perdana menteri pada tahun 1936, dan kemudian mengepalai kantor kerajaan. Patut dicatat bahwa Ali Maher Pasha bersimpati dengan negara-negara Poros, dimana khususnya ia memasukkan beberapa pejabat dalam pemerintahan yang sangat kritis terhadap Inggris. Ingatlah juga saat itu adalah akhir dekade tahun 1930-an, dimana Jerman berusaha memperkuat pengaruhnya di dunia Arab dan, lebih luas lagi, di negara-negara Muslim secara umum. Secara khusus, dinas keamanan Jerman bekerja sama dengan Mufti Agung Yerusalem Haji Amin al-Husseini (1895-1974), yang dikenal karena pandangan anti-Semit dan anti-Inggris. Di Mesir, banyak kaum nasionalis melihat Jerman sebagai kekuatan eksternal yang dapat membantu membebaskan diri mereka dari kediktatoran Inggris. Namun, pada tanggal 1 September 1939, Perdana Menteri Mesir Ali Maher Pasha, sesuai dengan Perjanjian Anglo-Mesir tahun 1936, terpaksa memutuskan hubungan diplomatik dengan Jerman.
Dengan pecahnya Perang Dunia II, ia mengambil alih jabatan gubernur militer Mesir. Pada saat yang sama, Mesir tidak menyatakan perang terhadap Jerman, dan pasukan Mesir tidak menjadi bagian dari angkatan bersenjata koalisi Sekutu dan tidak ikut serta dalam pertempuran melawan pasukan Nazi dan Italia di Afrika Utara. Jenderal Aziz Ali al-Misri, yang menjabat sebagai kepala staf umum tentara Mesir, menolak mengirim personel Mesir ke komando penerbangan dan unit darat tentara Inggris. Selanjutnya, fakta mengenai kerjasama Jenderal al-Masri dengan dinas khusus Italia, yang kepadanya ia menyerahkan dokumen-dokumen penting, khususnya Rencana Pertahanan Inggris di Gurun Barat, diketahui. Setelah mengetahui pengkhianatan Jenderal al-Misri, komando Inggris menuntut agar pimpinan Mesir segera memecatnya. Namun hal ini tidak terjadi – perdana menteri dan gubernur militer Ali Maher Pasha membatasi dirinya dengan hanya mengirim Jenderal al-Misri menjalani cuti tanpa batas waktu, sambil tetap mempertahankan posisi dan pangkatnya. Hingga saat ini, Ali Maher menentang pemutusan hubungan diplomatik dengan Italia. Di Mesir, terdapat banyak orang Italia yang bekerja di berbagai sektor perekonomian. Oleh karena itu, pimpinan Mesir tidak berani memutuskan hubungan dengan Italia, bahkan Ali Mahir terpaksa mengundurkan diri pada tanggal 28 Juni 1940. Hassan Sabry Pasha lalu diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir yang baru, namun ia meninggal mendadak pada tahun 1940. Di tahun itu juga, pemerintahan Mesir dilanjutkan dengan dipimpin oleh Hussein Sirri Pasha (1894-1960). Namun, pengaruh Maher Pasha dalam politik Mesir masih cukup kuat, suatu hal yang sangat ditakuti oleh Inggris – Ali Maher mempertahankan sentimen pro-Jerman dan pro-Italia dan tidak ingin Mesir ikut serta dalam Perang Dunia Kedua di pihak Britania Raya. Pada bulan April 1942, di bawah tekanan Inggris, pihak berwenang Mesir terpaksa menempatkan mantan perdana menteri tersebut sebagai tahanan rumah. Dia kemudian dibebaskan hanya pada tahun 1944, dan pada bulan Maret 1946 dia bergabung dengan delegasi yang dibentuk oleh Perdana Menteri Ismail Sidky untuk berpartisipasi dalam negosiasi dengan Inggris Raya. Hussein Sirri Pasha pada akhirnya juga diberhentikan pada tahun 1942 sebagai perdana menteri setelah mengungkapkan kekaguman publik atas aksi pasukan Hitler pimpinan Erwin Rommel di Afrika Utara. Setelah Sirri Pasha mengundurkan diri, Inggris bersikeras agar pemerintahan Mesir dipimpin oleh Nahhas Pasha. Terlepas dari kenyataan bahwa pemimpin partai Wafd, Nahhas Pasha, sebelumnya dikenal luas karena pernyataan anti-Inggrisnya, ia, sebagai politisi liberal, juga bereaksi negatif terhadap Nazi Jerman. Hal ini memaksa Inggris untuk mempertimbangkan kembali persepsi mereka terhadap politik Nahhas Pasha. Namun Nahhas Pasha tidak terburu-buru menyatakan perang terhadap Jerman. Akibatnya, Mesir baru memasuki Perang Dunia II pada tahun 1945, ketika Nahhas Pasha diberhentikan dari jabatannya sebagai perdana menteri negara tersebut.
MENJELANG REVOLUSI JULI
Mesir pascaperang terus dipenuhi pertunjukan sikap anti-Inggris. Ada peningkatan ketidakpuasan dalam masyarakat dan politik kerajaan, dibantu oleh korupsi di kalangan aparatur negara, dan pengeluaran keuangan keluarga kerajaan yang besar. Pasukan Inggris ditarik ke wilayah Terusan Suez pada tahun 1947, namun perasaan nasionalis dan anti-Inggris terus tumbuh. Perang dengan negara Israel yang baru muncul pada tahun 1948, yang berakhir dengan kekalahan Mesir dan negara-negara Arab lainnya, juga memainkan peran besar dalam tumbuhnya ketidakpuasan masyarakat. Bahaya terbesar bagi kekuasaan kerajaan adalah meluasnya sentimen protes di kalangan perwira militer. Tentaralah yang mewakili “pembentukan kader” gerakan anti-Inggris dan anti-monarki di Mesir. Pada musim panas tahun 1949, sebuah organisasi rahasia, Free Officers (Perwira Merdeka), dibentuk. Dorongan untuk kemunculannya adalah kekalahan dalam perang Arab-Israel, yang oleh banyak perwira Mesir dianggap memalukan bagi Mesir. Organisasi ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Gamal Abdel Nasser (1918-1970), yang mengajar taktik di sekolah staf tentara Mesir. Pada bulan Januari 1952, terjadi demonstrasi massal di Mesir dengan mengusung slogan-slogan anti-Inggris, yang berakhir dengan bentrokan dengan polisi. Setelah bentrokan tersebut, tentara akhirnya berbalik melawan rezim kerajaan.
Pada malam tanggal 22-23 Juli 1952, unit-unit militer di bawah kendali “Perwira Merdeka” memasuki Kairo dan memblokir semua objek penting yang strategis di ibu kota Mesir. Pada pagi hari tanggal 23 Juli, salah satu konspirator, Anwar Sadat, membacakan seruan Perwira Merdeka di radio. Pada malam hari tanggal 23 Juli, Raja Farouk menunjuk Mayor Jenderal Mohammed Naguib, yang memimpin Distrik Militer Selatan, sebagai panglima tertinggi tentara Mesir. Faktanya Jenderal Naguib sendiri juga berpartisipasi dalam konspirasi Perwira Merdeka. Pada tanggal 26 Juli 1956 Raja Farouk meninggalkan Mesir untuk selamanya. Tahta kerajaan kemudian diserahkan kepada putranya yang berusia tujuh bulan Ahmed Fuad II (lahir 1952), meski kekuasaan sebenarnya di negara itu jatuh ke tangan militer yang dipimpin oleh Mohammed Naguib, yang pada September 1952 memimpin pemerintahan negara tersebut. Pada tahun 1953, monarki di Mesir dihapuskan dan digantikan oleh Republik Mesir yang otokratis dan sosialis. Mohammed Naguib lalu diangkat menjadi presiden pertama negara tersebut. Sejak saat itu, kebijakan Mesir memperoleh kemerdekaannya, dan setelah penggantian Mohammed Naguib oleh Gamal Abdel Nasser, Mesir untuk sementara beralih condong mendekat ke Uni Soviet. Pasukan Inggris terakhir meninggalkan Mesir pada bulan Juni 1956 sesuai dengan Perjanjian Anglo-Mesir tahun 1954.
Diterjemahkan dan ditambahkan kembali dari:
How Egypt fought for independence. From protectorate to the abolition of the monarchy; March 4 2016
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Unilateral_Declaration_of_Egyptian_Independence
https://en.m.wikipedia.org/wiki/History_of_Egypt_under_the_British
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ismail_Sidky
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hussein_Sirri_Pasha_(1894%E2%80%931960)
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Aziz_Ali_al-Misri
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hassan_al-Banna
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mostafa_el-Nahas
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Fahmi
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Abduh
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Saad_Zaghloul
